Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pihak Gedung Putih Amerika Serikat (AS) meminta kongres untuk menyepakati undang-undang infrastruktur guna meningkatkan infrastruktur AS yang nilainya mencapai US$ 1 triliun.
Bila disepakati, rencananya anggaran tersebut akan dipakai untuk mendanai perbaikan jalan, jembatan, bandara dan proyek-proyek pemerintah lainnya.
Melansir Reuters, Selasa (12/3) Sekretaris Transportasi AS Elaine Chao pada hari Senin (11/3) lalu mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS perlu mengambil tindakan pada bulan Agustus mendatang, mengingat padatnya jadwal jelang Pemilihan Presiden tahun 2020.
"RUU infrastruktur ini harus disahkan sekitar Agustus. Kita melihat kerangka waktu untuk itu sangat, sangat ketat," ujar Chao.
Walau pihak Gedung Putih belum memperkenalkan rincian undang-undang infrastruktur yang dijadwalkan rampung tahun ini, pihaknya pada hari Senin sudah mengeluarkan lembar fakta yang merinci beberapa prinsipnya. Partai Demokrat AS yang menjadi pengendali di DPR memperkirakan akan mengusulkan rencana legislatif mereka sendiri pada bulan Mei 2019.
Pakar mengatakan, AS memang sangat perlu menginvestasikan anggaran yang signifikan di bandara-bandara yang padat, infrastruktur energi yang menua, serta jalan-jalan yang rusak.
Namun, Chao mengatakan belum ada kejelasan anggaran sebesar US$ 1 triliun yang diusulkan Donald Trump tersebut bakal bersumber dari mana. "Saya belum tahu apakah ini akan sepenuhnya didanai federal. Semuanya masih di atas meja," sambungnya.
Sebab, berkaca pada rencana serupa di bulan Februari 2018 untuk menjaring dana publik terutama dari swasta sebesar US$ 200 miliar untuk memacu proyek senilai US$ 1,5 triliun dianggap tidak berhasil menurut Chao. Proposal tersebut pun tidak pernah mendapat suara di Kongres.
"Kami berharap akan ada penerimaan yang lebih besar dari sektor swasta yang datang untuk membantu membiayai infrastruktur publik," tutur Chao.
Hanya saja, hal ini punya kendala tersendiri lantaran banyak pihak yang tidak percaya dengan perusahaan swasta. Kongres AS memang perlu bergerak cepat untuk mencari, terutama untuk mendanai proyek jalan raya sebelum mekanisme pendanaan dari publik yang terjadi saat ini berakhir pada September 2020.
Kongres AS pun sebenarnya sudah menambahkan anggaran lebih dari US$ 140 miliar untuk perbaikan jalan raya, sebagai upaya mendongkrak pendapatan pasca defisit pendapatan dari pajak bensin.
Hal ini juga menjadi salah satu janji kampanye Trump ketika menjadi kandidat Presiden di tahun 2016 silam.
Menanggapi permintaan ini, anggota dewan Peter DeFazio yang juga seorang Demokrat sekaligus Ketua Komite Transportasi dan Infrastruktur menilai proposal yang diajukan itu sangat mengecewakan dan mengatakan kalau hal tersebut merupakan daur ulang dari rencana yang ditolak tahun lalu.
Lembar fakta yang tersebar pun memang tidak merinci periode anggaran yang dinginkan, di situ hanya diperkirakan kalau dana sebesar US$ 1 triliun bisa mencakup kebutuhan 10 tahun.
Adapun, dana sebesar US$ 200 miliar yang bersumber dari federal sebanyak US$ 10 miliar akan dialokasikan untuk memutar modal federal serta investasi dalam bangunan dan properti lainnya. Sisanya, para pejabat dan kongres akan dialokasikan untuk kebutuhan sektor-sektor dan proyek-proyek yang paling penting.
