/2018/04/25/178994445.jpg "Pemerintah Belanda Rencanakan 'Pajak Kebebasan' untuk Tingkatkan Belanja Pertahanan")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - AMSTERDAM. Pemerintah Belanda yang akan datang berencana menambahkan pungutan pada pajak penghasilan dan pajak perusahaan untuk menghasilkan sekitar 5 miliar euro (sekitar 6 miliar dolar AS) per tahun guna meningkatkan belanja pertahanan, menurut pernyataan partai-partai koalisi pada Jumat (30/1/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari target yang ditetapkan oleh negara-negara NATO tahun lalu, di mana pemerintah bertujuan meningkatkan belanja pertahanan menjadi 2,8% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2030 dan 3,5% pada 2035, dibandingkan sekitar 2% saat ini.
Secara keseluruhan, peningkatan belanja pertahanan diperkirakan mencapai sekitar 19 miliar euro per tahun. Dana ini akan diperoleh melalui pemotongan anggaran yang luas, termasuk di sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta melalui peningkatan pajak yang dinamakan pemerintah sebagai “freedom tax” atau pajak kebebasan.
Baca Juga: China Desak Belanda Perbaiki Kesalahan Terkait Pengambilalihan Nexperia
Selain itu, dalam kesepakatan koalisi yang dipresentasikan Jumat lalu, beberapa bulan setelah pemilihan Oktober 2025, pemerintah baru juga menyatakan rencana untuk melakukan investasi di sektor perumahan, sambil menjaga defisit anggaran pemerintah sekitar 2% dari PDB.
“Arah Baru” bagi Belanda
“Kami sedang menempuh arah baru bagi negara kami, dengan investasi yang ditujukan untuk jangka panjang,” kata Rob Jetten, pemimpin Partai D66.
Awal pekan ini, Jetten dan pemimpin politik lainnya sepakat membentuk pemerintah minoritas yang jarang terjadi, di mana D66 yang pro-Uni Eropa akan bekerja sama dengan Partai Demokrat Kristen konservatif dan Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang berhaluan kanan.
Koalisi ini hanya memiliki 66 dari 150 kursi di Dewan Rendah Parlemen Belanda dan akan membutuhkan dukungan dari partai oposisi untuk mewujudkan proposal-proposalnya.
Baca Juga: Belanda Akan Menaikkan Pajak Jet Pribadi, Berlaku Mulai 2030
Partai oposisi sayap kiri utama menyatakan akan berupaya mendorong kebijakan sosial yang lebih kuat dan ramah lingkungan.
Sebagai pemimpin pemerintahan baru, Jetten, yang berusia 38 tahun, akan menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah Belanda. Pos-pos kabinet lainnya akan diisi dalam beberapa minggu mendatang, dan pemerintah diperkirakan akan secara resmi dilantik dalam waktu satu bulan.
