Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para penentang kudeta militer Myanmar menyerukan pemogokan umum dan lebih banyak protes jalanan pada hari Senin ketika pihak berwenang mengancam bahwa konfrontasi dapat menelan korban jiwa setelah dua pengunjuk rasa ditembak mati pada akhir pekan.
Meskipun mengerahkan lebih banyak pasukan dan berjanji untuk mengadakan pemilihan baru, para jenderal telah gagal menghentikan lebih dari dua minggu protes harian dan gerakan pembangkangan sipil yang menyerukan pembalikan kudeta 1 Februari dan pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Aktivis pemuda terkemuka Maung Saungkha mendesak orang lain untuk bergabung dalam protes hari Senin. “Mereka yang tidak berani keluar, tinggal di rumah. Saya akan keluar dengan cara apa pun yang saya bisa. Saya akan mengharapkan Generasi Z. Mari bertemu, mitra, "katanya dalam posting Facebook semalam.
Di negara di mana tanggal dianggap menguntungkan, pengunjuk rasa mencatat pentingnya tanggal 22.2.2021, membandingkannya dengan demonstrasi pada 8 Agustus 1988, ketika generasi sebelumnya melancarkan protes anti-militer yang ditumpas dengan darah.
Tanggapan pasukan keamanan kali ini tidak begitu mematikan, tetapi setidaknya tiga pengunjuk rasa kini telah tewas setelah dua orang ditembak mati di kota kedua Mandalay pada hari Sabtu. Seorang polisi tewas karena cedera dalam protes, kata tentara.
Baca Juga: Episode berdarah tak surutkan aksi massa besar di Myanmar
Kematian di Mandalay tidak mematahkan semangat pengunjuk rasa pada hari Minggu, ketika puluhan ribu terjadi lagi di sana dan di kota terbesar Myanmar, Yangon.
Media milik negara MRTV memperingatkan pengunjuk rasa terhadap tindakan pada hari Senin. "Para pengunjuk rasa sekarang menghasut orang-orang, terutama remaja dan pemuda yang emosional, ke jalur konfrontasi di mana mereka akan menderita kehilangan nyawa," katanya.
Pihak berwenang "menahan diri sepenuhnya", kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. Ini menegur beberapa negara asing karena pernyataan yang digambarkannya sebagai campur tangan mencolok dalam urusan dalam negeri Myanmar.
Beberapa negara Barat mengutuk kudeta dan mengecam kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Inggris dan Jerman juga mengutuk kekerasan itu dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kekuatan mematikan tidak dapat diterima.
Penduduk di Yangon mengatakan jalan menuju beberapa kedutaan, termasuk kedutaan AS, diblokir pada hari Senin. Misi diplomatik telah menjadi titik berkumpul para pengunjuk rasa yang menyerukan intervensi asing.
