Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, menanggapi klaim Elon Musk yang menyebut pemerintah yang dipimpinnya sebagai "fasis".
Albanese menyatakan bahwa Musk perlu menyadari bahwa platform sosial X (sebelumnya Twitter) memiliki tanggung jawab sosial.
Albanese menambahkan bahwa pemahaman Musk mengenai masalah ini lebih mencerminkan pandangannya sendiri daripada sikap pemerintah Australia.
Kontroversi Terkait Regulasi Media Sosial
Klaim Musk muncul di tengah pengenalan undang-undang baru di Australia yang bertujuan untuk menangani penyebaran kebohongan yang disengaja di media sosial. Undang-undang ini dapat mengenakan denda hingga 5% dari pendapatan tahunan perusahaan media sosial.
Baca Juga: Pemerintah Brasil Sita Rekening Perusahaan Musk Sebesar US$3,3 Juta
Musk merespons dengan menulis "Fasis" dalam sebuah posting di X, menandakan ketidaksetujuannya terhadap regulasi ini.
Musk telah terlibat dalam beberapa konflik dengan pemerintah Australia sepanjang tahun lalu. Salah satu masalah utama adalah permintaan pemerintah untuk menghapus konten grafis terkait insiden penusukan seorang uskup di Sydney dari platform X.
Pada bulan April, komisaris eSafety memerintahkan X untuk menghapus konten tersebut dan memulai proses hukum di pengadilan federal untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Meskipun proses hukum dihentikan pada bulan Juni, tinjauan administrasi masih diharapkan berlangsung pada bulan Oktober.
Selama saga tersebut, Musk menuduh pemerintah Australia menekan kebebasan berbicara.
Pandangan Pemerintah Australia mengenai Energi Terbarukan
Selain tanggapan terhadap Musk, Albanese juga membahas adopsi energi terbarukan di Australia, termasuk di negara bagian Queensland yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Peter Dutton. Albanese menyebut bahwa angka-angka adopsi energi matahari atap menunjukkan bahwa pemilih Australia semakin menerima manfaat dari energi terbarukan.
Baca Juga: Pengamanan Ekstra Ketat, Elon Musk Dijaga 20 Bodyguard Setiap Bepergian
Ia menegaskan bahwa energi terbarukan adalah bentuk energi termurah, sedangkan energi nuklir merupakan yang paling mahal dan lambat dalam pelaksanaannya.
Pada bulan Juni, Dutton mengumumkan rencana Koalisi untuk membangun tujuh pembangkit listrik tenaga nuklir dan dua reaktor modular kecil. Janji nuklir ini mendapat penolakan dari para perdana menteri negara bagian, namun Dutton menyatakan kesediaannya untuk mengabaikan larangan nuklir yang ada di negara bagian.
Analisis dari Smart Energy Council menunjukkan bahwa rencana energi nuklir yang kontroversial akan menelan biaya minimal US$116 miliar sama dengan biaya rencana pemerintah Albanese untuk mencapai 82% energi terbarukan pada tahun 2030 dan hampir 100% campuran energi terbarukan pada tahun 2050 dan bisa mencapai US$600 miliar untuk hanya 3,7% dari campuran energi Australia pada tahun 2050.
