PM Jepang Shigeru Ishiba Bubarkan Parlemen Jelang Pemilu 27 Oktober 2024

Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, pada Rabu, 9 Oktober 2024, secara resmi membubarkan majelis rendah parlemen sebagai langkah awal menuju pemilu kilat yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang.

Ishiba, yang baru diangkat sebagai Perdana Menteri seminggu sebelumnya, mengandalkan momentum politik dan oposisi yang terpecah untuk membawa Partai Demokrat Liberal (LDP) kembali menang, meskipun partai tersebut tengah diguncang skandal pendanaan.

Dengan LDP yang telah memimpin Jepang hampir tanpa gangguan selama beberapa dekade, meskipun sering terjadi pergantian pemimpin, kemenangan mereka pada pemilu mendatang dianggap hampir pasti.

Namun, Ishiba yang baru menjabat ini berambisi memperkuat mandatnya untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang berfokus pada peningkatan belanja pertahanan serta dukungan bagi daerah-daerah miskin yang terdampak oleh krisis demografi Jepang.

Pembubaran Parlemen dan Seruan Pemilu Kilat

Langkah Ishiba untuk membubarkan parlemen disertai dengan pembacaan surat dari Perdana Menteri yang berisi stempel kekaisaran, sebuah tradisi politik yang disambut dengan seruan "banzai" oleh para anggota parlemen. Dalam pernyataannya, Ishiba menegaskan bahwa pemilu ini adalah cara untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya yang baru.

Keputusan ini dilihat sebagai upaya untuk memanfaatkan periode "bulan madu" politik setelah pengangkatannya, di mana tingkat persetujuan kabinetnya berada pada kisaran 45 hingga 50 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pendahulunya, Fumio Kishida, yang tingkat dukungannya anjlok hingga 20 hingga 30 persen akibat skandal pendanaan dan ketidakpuasan publik terhadap harga-harga yang meningkat.

Menurut Profesor Ilmu Politik dari Universitas Tokyo, Yu Uchiyama, Ishiba ingin menguji kekuatan partainya sebelum popularitasnya menurun. Ia juga memperkirakan bahwa oposisi, yang saat ini terpecah dan belum berkoordinasi, belum siap menghadapi pemilu ini, memberikan keuntungan bagi LDP.

Namun, Ishiba juga mendapat kritik dari oposisi atas langkahnya yang dianggap tergesa-gesa. Yoshihiko Noda, pemimpin Partai Demokrat Konstitusional, menuduh Ishiba menghindari pengawasan lebih lanjut atas skandal dana gelap yang menghantam pemerintahan Kishida.

Kebijakan dan Janji Ishiba

Sebagai seorang yang dikenal vokal dalam isu-isu pertahanan, Ishiba mendukung peningkatan belanja pertahanan Jepang. Salah satu kebijakannya yang paling menonjol adalah gagasan untuk menciptakan aliansi militer regional mirip dengan NATO guna menghadapi ancaman dari Tiongkok.

Namun, Ishiba mengakui bahwa pembentukan aliansi semacam itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Dalam pidato kebijakan pertamanya, Ishiba menyatakan bahwa situasi keamanan di Asia saat ini adalah yang paling genting sejak Perang Dunia II. Ia bahkan mengingatkan bahwa "Ukraina hari ini bisa menjadi Asia Timur di masa depan," mengacu pada ketegangan geopolitik di kawasan ini.

Mengatasi Krisis Demografi

Selain pertahanan, Ishiba juga menyoroti krisis demografi yang melanda Jepang, di mana angka kelahiran yang rendah dan populasi yang menua menjadi masalah besar. Ia menggambarkan situasi ini sebagai "darurat senyap" dan menjanjikan untuk mendukung keluarga-keluarga melalui kebijakan seperti jam kerja yang fleksibel serta berbagai insentif lain untuk mendorong angka kelahiran.

Ishiba juga berjanji untuk mengeluarkan Jepang dari deflasi dan berupaya meningkatkan pendapatan dengan paket stimulus baru. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan mendukung pemerintah daerah serta rumah tangga berpenghasilan rendah yang terdampak oleh kebijakan ekonomi sebelumnya.

Dukungan bagi wilayah-wilayah pedesaan yang tertekan juga menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan ekonomi Ishiba.

Tantangan dari Oposisi

Partai Demokrat Konstitusional Jepang, sebagai oposisi utama, berusaha membedakan diri dari LDP dengan sejumlah janji yang lebih progresif, terutama dalam hal isu keragaman. Partai ini berkomitmen untuk melegalkan pernikahan sesama jenis dan memperjuangkan kebijakan yang memperbolehkan pasangan menikah mempertahankan nama keluarga masing-masing.

Meski dukungan terhadap oposisi terpecah dan tingkat popularitasnya masih jauh di bawah LDP, janji-janji progresif tersebut diharapkan dapat menarik pemilih muda dan pemilih yang peduli dengan isu-isu sosial.