Sumber: Fortune | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Shigeru Ishiba, yang dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang pada hari Selasa, dikenal sebagai mantan Menteri Pertahanan dengan pengetahuan mendalam tentang kebijakan keamanan.
Dengan latar belakang yang kuat dalam masalah pertahanan dan keamanan, Ishiba memiliki pandangan yang tegas mengenai peningkatan kekuatan militer Jepang dan peran yang lebih aktif dalam keamanan regional Asia.
Kebijakan Keamanan dan Dorongan untuk NATO Asia
Ishiba telah lama mendorong penguatan militer Jepang, serta menyerukan pembentukan aliansi keamanan regional seperti NATO di Asia. Meskipun langkah ini berpotensi memicu ketegangan dengan Beijing, Ishiba berhati-hati dalam memilih kata-katanya terkait China.
"Saya akan berkomitmen untuk melindungi wilayah Jepang," ungkapnya pada hari Jumat setelah terpilih sebagai pemimpin partai yang berkuasa.
Baca Juga: PM Baru Jepang Shigeru Ishiba Umumkan Kabinetnya Jelang Pemilihan Umum
Tindakan ini datang pada saat ketegangan memuncak, menyusul pelanggaran wilayah udara Jepang oleh China dan Rusia. Dalam beberapa minggu terakhir, sebuah kapal perang Jepang juga melakukan pelayaran melalui Selat Taiwan untuk pertama kalinya, menunjukkan peningkatan peran militer Jepang dalam isu-isu keamanan regional.
Ketenaran Ishiba dan Hubungannya dengan Partai
Meskipun Ishiba relatif populer di kalangan masyarakat, ia mengalami empat kali kegagalan dalam upayanya untuk memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP), termasuk pada tahun 2012 ketika ia bersaing dengan rivalnya, Shinzo Abe. Namun, kali ini ia berhasil mengalahkan kandidat nasionalis lainnya.
Ishiba telah lama memposisikan dirinya sebagai kritikus kebijakan-kebijakan LDP di bawah kepemimpinan Abe, yang membuatnya terasing dari kalangan elit partai. Menurut Yu Uchiyama, seorang profesor politik dari Universitas Tokyo, Ishiba selama ini “lugas dalam mengkritik kebijakan LDP di bawah Abe.”
Namun, belakangan ini ia bersikap vokal tentang perlunya LDP untuk memperbaharui diri, terutama terkait skandal pendanaan dan isu-isu lainnya, yang mungkin memberikan keuntungan baginya dalam pemilihan kepemimpinan partai.
Baca Juga: Profil Shigeru Ishiba, PM Jepang Baru: Pernah Menyerukan Pembentukan NATO Asia
Rencana Ishiba: Ekonomi, Keamanan, dan Kesejahteraan
Selain masalah keamanan, Ishiba juga memiliki visi yang luas untuk memperkuat ekonomi Jepang. Ia berencana mendorong investasi dalam sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI), serta memadukan tenaga nuklir dengan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi Jepang yang kekurangan sumber daya alam.
Ishiba mendukung keluarnya Bank of Japan dari kebijakan pelonggaran moneter yang tidak ortodoks, yang merupakan salah satu warisan kebijakan Abe.
Ia juga membuka kemungkinan kenaikan pajak perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendanai rencana peningkatan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB pada tahun 2027, sesuai dengan standar NATO.
Menangani Isu Sosial: Depopulasi dan Tingkat Kelahiran Rendah
Ishiba juga berkomitmen untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi Jepang, termasuk tingkat kelahiran yang rendah dan depopulasi di wilayah pedesaan.
Ia berencana memperbaiki situasi ini melalui reformasi jam kerja yang terkenal panjang di Jepang, serta memperluas dukungan bagi orang tua. Selain itu, ia ingin menghidupkan kembali ekonomi regional yang terdampak oleh migrasi penduduk ke kota-kota besar.
Sebagai seorang politisi veteran, Ishiba merasa bahwa pengalamannya menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, seperti reformasi pertanian, membuatnya unik dalam memahami bagaimana menangani masalah-masalah sulit.
Baca Juga: Yen Menguat Pasca Shigeru Ishiba Menang
"Saya selalu bertanya pada diri sendiri mengapa dan bagaimana sesuatu tidak selalu berjalan baik. Saya tidak ingin generasi mendatang mengulangi kesalahan yang sama," katanya dalam sebuah debat baru-baru ini.
Misi Ishiba: Stabilitas di Tengah Tantangan
Dengan latar belakangnya yang kuat dalam keamanan, Ishiba diharapkan dapat membawa stabilitas di tengah tantangan yang dihadapi Jepang, baik secara domestik maupun internasional.
Dengan rencana pemilihan umum pada 27 Oktober, Ishiba memiliki kesempatan untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin Jepang yang baru dan membentuk kebijakan yang dapat memajukan negara di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.
