Sumber: , | Editor: Sanny Cicilia
BANGKOK. Selesai sudah masa jabatan Yingluck Shinawatra sebagai Perdana Menteri Thailand. Rabu (7/5), pengadilan Thailand menyatakan, Yingluck telah melanggar konsitusi sehingga tidak bisa lagi meneruskan tugasnya sebagai Perdana Menteri.
Yingluck, saudari diktator Thailand terdahulu Thaksin Shinawatra, terbukti telah menyalahgunakan wewenanangnya untuk memindahkan pimpinan Dewan Keamanan Nasional ke pos lain di tahun 2011, sehingga kerabat Shinawatra bisa diuntungkan dari transfer tersebut.
Hasil keputusan ini memicu Red Shirt, pendukung keluarga Shinawatra, berdemonstrasi ke jalan. Jatuporn Prompan, pimpinan grup Kaos Merah mengatakan akan menggelar protes di Bangkok pada 10 Mei.
Selain Yingluck, pengadilan juga mencopot 10 dari 36 anggota kabinet yang terlibat dalam transfer tahun 2011. Termasuk beberapa menteri aktif, yaitu Menteri Keuangan Kittiratt Na-Ranong, Menteri Luar Negeri Surapong Tovichakchaikul, dan Menteri Tenaga Kerja Chalerm Yoobamrung.
Pengadilan mengatakan, tidak memiliki wewenang menunjuk Perdana Menteri baru. Sehingga Partaia Pheu Thai yang sedang berkuasa dapat menunjuk pelaksana tugas sementara.
Sebelumnya, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum Thailand sudah sepakat untuk menggelar pemilu tanggal 20 Juli untuk mencari pengganti Yingluck. Namun, usulan tanggal ini masih belum diajukan pada pihak kerajaan.
Berita Terkait
Bank Dunia pangkas outlook negara berkembang Asia
Indeks konsumen Thailand disandera krisis politik
