kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45795,33   3,48   0.44%
  • EMAS938.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.38%
  • RD.CAMPURAN 0.17%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.08%

Polisi Hong Kong menolak pemberian izin pelaksanaan pawai tahunan 1 Juli mendatang


Sabtu, 27 Juni 2020 / 16:37 WIB
Polisi Hong Kong menolak pemberian izin pelaksanaan pawai tahunan 1 Juli mendatang
ILUSTRASI. Bendera China dan Hong Kong. REUTERS/Tyrone SiuTyrone Siu

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Departemen kepolisian Hong Kong menolak memberikan izin untuk pawai tahunan di bekas koloni Inggris pada 1 Juli untuk menandai ulang tahun kembalinya kota tersebut tahun 1997 ke China. Hal tersebut dikatakan penyelenggara dan polisi.

Dalam sebuah pemberitahuan kepada penyelenggara Front Hak Asasi Manusia Sipil, polisi mengutip peraturan kota saat ini yang membatasi pertemuan tidak lebih dari 50 orang karena pandemi coronavirus, mengatakan pertemuan umum dan demonstrasi tidak dikecualikan.

Baca Juga: AS umumkan pembatasan visa, siapa saja pejabat China yang ditargetkan?

Pemberitahuan, yang diposting di halaman Facebook juga mengutip insiden kekerasan yang terjadi setelah pertemuan umum dan demonstrasi yang diselenggarakan oleh kelompok selama 12 bulan terakhir. "Setelah penilaian risiko, polisi menganggap bahwa pertemuan umum dan prosesi adalah kegiatan berisiko tinggi," kata departemen kepolisian setempat dalam postingan di halaman Facebook.

Langkah ini dilakukan menjelang pertemuan tiga hari dari hari Minggu parlemen China, yang diharapkan untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru pada malam ulang tahun ke 23 dari kembalinya Hong Kong ke pemerintahan Tiongkok.

China mengatakan undang-undang keamanan nasional, yang telah mengkhawatirkan pemerintah asing dan aktivis demokrasi, hanya akan menargetkan sekelompok kecil pengacau dan orang-orang yang mematuhi undang-undang tidak memiliki alasan untuk khawatir.

Baca Juga: Suara para pemimpin ASEAN merespons ketegangan di Laut China Selatan

Tiongkok mengambil kembali kendali atas Hong Kong pada 1 Juli 1997, di bawah formula "satu negara, dua sistem" yang memungkinkan kebebasan yang tidak dinikmati di daratan Tiongkok, termasuk kebebasan protes dan peradilan independen yang sangat dihargai.

Pada hari Jumat, Sekretaris Negara AS Mike Pompeo mengatakan Washington memberlakukan pembatasan visa pada pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab untuk membatasi kebebasan di Hong Kong, tetapi ia tidak menyebutkan satu pun dari mereka yang ditargetkan.




TERBARU

[X]
×