Sumber: Bloomberg | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - Negara-negara Asean utamanya Vietnam dan Filipina menyuarakan keprihatinan mereka atas pelanggaran hukum internasional secara berulang yang dilakukan China. Keprihatinan itu mengemuka dalam pertemuan puncak para pemimpin Asia Tenggara (ASEAN) di tengah ketegangan dan keluhan di Laut China Selatan.
Pertemuan puncak itu diadakan secara virtual dan diselenggarakan oleh Vietnam. Pertemuan ini diselenggarakan setelah negara-negara ASEAN mulai melonggarkan pembatasan pergerakan akibat wabah corona di wilayah masing-masing. Para pemipin ASEAN menegosiasikan protokol perjalanan di antara sesama anggota.
Blok yang terdiri 10 negara ini juga telah berjanji akan bekerjasama untuk memerangi virus corona.
Baca Juga: Ulah China di Laut China Selatan membuat rasa tak aman di Asia Tenggara meningkat
"Sementara seluruh dunia terentang tipis dalam perang melawan pandemi, tindakan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang melanggar hukum internasional masih terjadi, mempengaruhi lingkungan keamanan dan stabilitas di wilayah tertentu, termasuk wilayah kami," kata Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dalam pidato pembukaannya di Hanoi tanpa menyebut China secara langsung seperti dilansir Bloomberg, Jumat (26/6).
Phuc mengatakan bahwa sementara wilayah tersebut mempromosikan kepatuhan penuh dan ketat dari peraturan yang mengatur Laut China Selatan, dan membuat segala upaya untuk membangun kode perilaku yang efektif dengan China, masalah masih tetap ada.
"Lembaga internasional dan hukum internasional ditantang secara serius," katanya.
Baca Juga: Sambut era new normal, Bhinneka luncurkan dua solusi ini
Dia bukan satu-satunya pemimpin regional yang menyuarakan keprihatinan tentang gerakan Beijing di Laut Cina Selatan.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta semua pihak yang terlibat untuk mengikuti hukum yang mengatur laut, khususnya Konvensi PBB untuk Hukum Laut, yang dikenal sebagai Unclos.
"Bahkan ketika wilayah kami berjuang untuk menahan Covid-19, insiden yang mengkhawatirkan di Laut China Selatan terjadi," katanya.
"Kami meminta para pihak untuk menahan diri dari meningkatkan ketegangan, dan mematuhi tanggung jawab di bawah hukum internasional."
