kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45862,44   -0,26   -0.03%
  • EMAS918.000 -1,50%
  • RD.SAHAM -0.33%
  • RD.CAMPURAN -0.01%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.06%

Proposal anggaran infrastruktur Biden sudah mendekati kesepakatan


Kamis, 24 Juni 2021 / 19:03 WIB
Proposal anggaran infrastruktur Biden sudah mendekati kesepakatan
ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden. REUTERS/Carlos Barria 

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Kebuntuan pembahasan rancangan anggaran infrastruktur yang diajukan Presiden Joe Biden dengan parlemen  Amerika Serikat (AS) sudah mulai menemukan jalan keluar. 

Sekelompok bipartisan senator AS  pada Rabu (23/6) telah mencapai kesepakatan atas rancangan undang-undang belanja infrastruktur yang diajukan Biden sebesar US$ 1,7 triliun meskipun ada beberapa poin yang masih belum ada titik temu. 

Selanjutnya, kelompok bipartisan tersebut akan melakukan pembahasan dengan Presiden Joe Biden pada Kamis (24/6). Sekretariat istana presiden mengatakan, pertemuan dengan kelompok anggota Kongres tersebut cukup produktif. 

"Kelompok itu membuat membuat kemajuan menuju garis besar kesepakatan potensial. Presiden telah mengundang kelompok itu datang ke Gedung Putih untuk membahasnya secara langsung," kata Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki dikutip Reuters, Rabu (23/6).

Baca Juga: AS kembali menentang resolusi PBB terkait penghapusan embargo ekonomi Kuba

Pengesahan RUU Infrastruktur yang akan meliputi pembangunan kembali jalan, jembatan dan infrastruktur trandisional lainnya merupakan prioritas utama Presiden Joe Biden dalam masa pemerintahannya. 

Usulan anggaran infrastruktur yang diajukan sudah dipangkas karena kebuntuan pembahasan dengan Partai Republik di parlemen. Semula Presiden dari Partai Demokrat ini mengajukan proposal anggaran senilai US$ 2,3 triliun untuk program infrastruktur yang lebih luas, termasuk menanggulangi perubahan iklim dan menyediakan perawatan untuk anak-anak dan lansia. 

Untuk mengesahkan usulan anggaran tersebut menjadi undang-undang, Biden membutuhkan 60% suara di parlemen yang memiliki 100 kursi senat dimana jumlah kursi antara kedua partai terbagi rata.

Setelah menolak tawaran balasan dari Partai Republik dua minggu lalu, Gedung Putih mengalihkan perhatiannya ke kelompok bipartisan yang terdiri dari 21 senator atau disebut G-21. Kelompok ini telah mengerjakan program infrastruktur bipartisan 8 tahun senilai US$ 1,2 triliun, ini kombinasi dari pendanaan baru dan penggunaan dana kembali. 

Kerangka kerja tersebut sekarang mencakup pengeluaran baru sebesar US$ 559 miliar. Joe Manchin Anggota kelompok itu dari Partai Demokrat mengatakan Gedung Putih telah menandatangani proposal tersebut.

"Kerangka kerja telah disepakati, meskipun beberapa detail perlu diselesaikan," ujarnya. 

Setelah bertemu dengan kelompok bipartisan, negosiator Gedung Putih duduk dengan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi. Mereka membahas pentingnya pendekatan dua jalur untuk untuk pengesahan RUU infrastruktur secara kompromi.

Selanjutnya: Tegang! China siaga tinggi saat kapal perusak AS berlayar di Selat Taiwan

 




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Virtual Selling: How to win sales remotely Optimasi alur Pembelian hingga pembayaran

[X]
×