Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Komentar Presiden AS Donald Trump bahwa perjanjian perdagangan dengan China mungkin harus menunggu sampai akhir 2020 menimbulkan keraguan baru tentang kapan perselisihan itu akan berakhir. Belum kelar masalah tersebut, diloloskannya RUU Muslim Uighur oleh DPR AS kembali memicu kemarahan Beijing.
"Dalam beberapa hal, saya menyukai gagasan untuk menunggu sampai setelah pemilihan untuk kesepakatan China. Tetapi mereka ingin membuat kesepakatan sekarang, dan kita akan melihat apakah kesepakatan itu akan berjalan dengan benar," kata Trump kepada wartawan di London seperti yang dikutip Reuters.
Pernyataan ini memicu penurunan tajam di pasar saham global dan terjadinya peralihan aset dari saham ke obligasi pemerintah.
Baca Juga: IHSG masih di zona negatif di tengah memerahnya pasar saham Asia
Persetujuan DPR AS atas rancangan undang-undang yang mewajibkan pemerintah Trump untuk memperkuat tanggapannya atas tindakan keras China terhadap Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang dapat menyebabkan kemunduran lain dalam negosiasi perdagangan.
RUU Uighur, yang disahkan 407-1 di DPR yang dikontrol Demokrat, mengharuskan presiden AS untuk mengutuk pelanggaran terhadap Muslim dan menyerukan penutupan kamp-kamp penahanan massal di Xinjiang. RUU ini juga menyerukan Trump untuk menjatuhkan sanksi untuk pertama kalinya pada anggota politbiro kuat China, Sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo.
Baca Juga: DPR AS loloskan RUU Uighur China, kemarahan Beijing meluap-luap
Beijing menyebut RUU itu sebagai serangan jahat terhadap China, menuntut Amerika Serikat agar tidak menjadi undang-undang dan mengatakan akan bertindak untuk membela kepentingannya sebagaimana diperlukan.
Seseorang yang akrab dengan pemerintah Cina pada negosiasi perdagangan mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan perdagangan fase satu bisa dalam bahaya jika RUU DPR tentang Uighur disahkan menjadi hukum.
Baca Juga: Harga emas naik 0,14% di level US$ 1.479,66 per ons troi
Negosiator untuk kedua negara terus bekerja pada apa yang disebut kesepakatan perdagangan fase satu, tetapi sumber-sumber yang akrab dengan pembicaraan mengatakan Beijing dan Washington masih bertengkar mengenai rincian termasuk apakah tarif AS yang ada pada barang-barang China akan dihapus dan berapa tambahan lain seperti produk pertanian AS yang akan dibeli Tiongkok.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan kepada CNBC pada hari Selasa bahwa negosiasi perdagangan tingkat staf dengan China terus berlanjut. Akan tetapi tidak ada pembicaraan perdagangan tingkat tinggi yang dijadwalkan. "Tarif yang direncanakan untuk sisa impor Tiongkok akan berlaku pada 15 Desember jika tidak ada kemajuan signifikan dalam pembicaraan atau kesepakatan," katanya.
Baca Juga: Bursa Asia memerah tersengat pernyataan Trump, pasar Australia paling dalam jatuhnya
RUU Uighur masih harus disetujui oleh Senat yang dikontrol Republik sebelum dikirim ke Trump. Gedung Putih belum mengatakan apakah Trump akan menandatangani atau memveto RUU tersebut.
Reaksi yang kuat
Dilxat Raxit, juru bicara Kongres Uighur Dunia, mengatakan dalam sebuah pernyataan, RUU DPR AS merupakan tindakan penting yang menentang desakan terus-menerus yang dilakukan Tiongkok terhadap penganiayaan ekstrem Muslim Uighur. Organisasi itu menantikan Trump menandatanganinya menjadi hukum.
Baca Juga: Aktivitas sektor jasa China November naik ke level tertinggi 7 bulan
Para analis mengatakan respons China terhadap berlakunya RUU Uighur bisa lebih kuat daripada reaksinya terhadap hukum AS yang mendukung para pemrotes Hong Kong. Beijing mengatakan pada hari Senin bahwa mereka melarang kapal-kapal dan pesawat-pesawat militer AS mengunjungi pulau itu dan memberikan sanksi kepada beberapa organisasi non-pemerintah yang berpusat di AS.
Kementerian luar negeri China belum menyebutkan tindakan pembalasan apa yang sedang dipertimbangkan. Global Times, sebuah tabloid berpengaruh yang diterbitkan oleh surat kabar resmi Partai Komunis China yang berkuasa, menuliskan tweet pada hari Selasa bahwa Beijing akan segera merilis daftar entitas yang disebut tidak dapat diandalkan serta memberlakukan sanksi terhadap mereka yang membahayakan kepentingan China.
