Sumber: South China Morning Post | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Bersama angkatan laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla adalah salah satu lembaga yang bertugas memantau garis pantai Indonesia yang sangat luas, yang membentang lebih dari 95.000 km.
Bakamla saat ini memiliki 10 kapal patroli. Namun, Aan pada tahun lalu mengatakan badan tersebut membutuhkan setidaknya 67 kapal lagi untuk menjaga perairan Indonesia dengan baik.
Indonesia bukan penggugat dalam sengketa teritorial Laut China Selatan. Akan tetapi, zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna tumpang tindih dengan "garis putus-putus" yang diklaim Beijing.
Baca Juga: TNI AL kerahkan KRI hingga kapal selam saat latihan dengan Prancis di Selat Sunda
Informasi tambahan saja, pelabuhan asal Adak ada di Sandy Hook, New Jersey. Kapal ini pertama kali ditugaskan pada tahun 1989 dan saat ini bersandar di Bahrain.
Kapal tersebut dijadwalkan akan dinonaktifkan pada bulan Juli mendatang. Terkait hal itu, USCGC Adak Historical Society telah menyerukan agar kapal tersebut diubah menjadi tugu peringatan dan museum di Tampa Bay, Florida. Kelompok tersebut telah memulai petisi online untuk mencegah kapal tersebut dijual ke Indonesia, dan lebih dari 7.600 orang telah menandatangani.
Baca Juga: Bakamla curiga kapal survei China memiliki niat negatif
"Kapal Pemotong Adak Penjaga Pantai adalah kapal bersejarah dan layak untuk pulang," kata petisi tersebut, yang ditujukan kepada Penjaga Pantai AS dan Presiden Joe Biden. "Kami memiliki rencana untuk menjadikan USCGC Adak sebagai museum untuk memamerkan sejarah Penjaga Pantai dan berfungsi sebagai tugu peringatan 9/11."
Di situs webnya, kelompok itu juga mengatakan: "Jika kita gagal dalam tujuan kita, peringatan dan penghormatan 9/11 akan menjadi piala bagi negara yang dilanda terorisme Islam radikal, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengabaian total terhadap perlindungan lingkungan."
Kampanye kelompok tersebut telah mendapatkan dukungan bipartisan dari tiga anggota kongres AS -dua dari Partai Republik dan satu dari Demokrat- yang mengirim surat ke Departemen Luar Negeri meminta agar penjualan yang direncanakan, dipertimbangkan kembali.
