Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WELLINGTON. Ribuan orang berkumpul di luar gedung parlemen Selandia Baru pada hari Selasa (9/11) untuk memprotes aturan wajib vaksin Covid-19 serta upaya lockdown baru demi mengendalikan pandemi.
Dilansir dari Reuters, semua pintu gedung parlemen, kecuali dua pintu masuk, ditutup oleh pihak keamanan sebagai upaya pencegahan kerusuhan. Pengunjuk rasa dilaporkan datang tanpa menggunakan masker dan berkumpul dari pusat kota Wellington hingga gedung parlemen.
Beruntung, aksi unjuk rasa berlangsung dengan damai. Orang-orang menyuarakan kebebasan dan menuntut pemerintah membatalkan vaksinasi wajib dan mencabut pembatasan menjelang liburan Natal.
Plakat yang menunjukkan dukungan kepada mantan Presiden AS Donald Trump dan mengecam informasi media sebagai palsu dan berbohong juga dipajang.
"Saya tidak ingin dipaksa untuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh saya," ungkap salah seorang pengunjuk rasa.
Pengunjuk rasa lainnya mendesak pemerintah untuk mengembalikan kondisi negara seperti tahun 2018 yang bebas dan tanpa batasan.
Baca Juga: Menyebar ke 20 provinsi, China hadapi ancaman ganda COVID-19
Kehadiran varian Delta tahun ini memaksa Perdana Menteri Jacinda Ardern untuk beralih dari strategi eliminasi melalui penguncian ke hidup dengan virus dengan vaksinasi yang lebih tinggi.
Bulan lalu, Ardern mengatakan bahwa negara akan mewajibkan guru dan pekerja di sektor kesehatan dan disabilitas untuk menerima vaksin Covid-19 secara penuh. Kebijakan ini mendapat kritik keras dari kelompok yang menyuarakan kebebasan.
"Apa yang kita lihat hari ini tidak mewakili sebagian besar warga Selandia Baru," kata Ardern, menanggapi unjuk rasa dari dalam parlemen.
Selandia Baru saat ini mencatat di bawah 8.000 kasus Covid-19, salah satu yang terendah di dunia. Tingkat kematiannya pun sangat rendah, hanya 32 kasus. Pada hari Selasa, 125 kasus infeksi baru dilaporkan, bersamaan dengan keberhasilan vaksinasi penuh untuk 80% populasinya.
