Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Regulator China memilih untuk menahan berbagai kebijakan fiskal dan belum membuka keran pengeluaran negara. Hal ini kontras dengan berbagai negara yang menjaga kebijakan fiskal yang lebih longgar demi memacu pertumbuhan perekonomian di tengah pandemi.
China dapat berada di jalur untuk defisit anggaran yang jauh lebih kecil dari yang ditargetkan. Bahkan anggaran pemasukan dan pengeluaran China bisa berimbang berimbang untuk pertamanya dalam sekitar empat dekade, mengutip Bloomberg, Rabu (13/10).
Kebijakan fiskal yang lebih ketat terjadi ketika Beijing ingin memotong pengeluaran yang boros. Juga mengurangi utang di antara pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan risiko keuangan di seluruh perekonomian.
Selain itu, tekanan di pasar properti membatasi penjualan tanah, sumber pendapatan utama bagi Pemda yang sudah menghadapi tekanan pendapatan dari ekonomi yang melambat.
Baca Juga: Aliansi Quad resmi memulai latihan militer gabungan di Samudra Hindia
Data Kementerian Keuangan CHina mencatatkan pengeluaran oleh pemerintah pusat dan daerah sekitar CNY 21,5 triliun atau sekitar US$ 3,3 triliun hingga akhir Agustus. Nilai itu baru 56% dari target anggaran belanja sepanjang 2021 dan stagnan dibandingkan posisi yang sama tahun lalu.
Ding Shuang, kepala ekonom China di Standard Chartered Plc bilang target defisit itu diputuskan di awal tahun ketika ekonomi tumbuh pada tingkat potensialnya. Kini, telah terjadi pengetatan regulasi hingga pembatasan properti dan perlambatan ekonomi.
“Kebijakan fiskal yang kuat dibutuhkan dalam beberapa bulan mendatang, tetapi pembuat kebijakan tidak bisa hanya membuat instruksi hari ini dan menghabiskan uang dalam semalam,” paparnya.
Selain itu, pemda lebih lambat menjual obligasi tahun ini dibandingkan tahun lalu. Terlihat pemerintah daerah hanya menjual CNY 5,5 triliun obligasi hingga akhir September, kurang dari pada periode yang sama pada tahun 2020.
Baca Juga: Cegah gagal bayar, parlemen AS setujui UU kenaikan pagu utang pemerintah
“Penerbitan obligasi khusus pemerintah daerah sedikit meningkat tetapi tetap di bawah kecepatan yang dibutuhkan untuk sepenuhnya memanfaatkan kuota tahun ini,” tulis ekonom Goldman Sachs Group Inc.
Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China memulai kembali persetujuan proyek-proyek investasi infrastruktur pada bulan Agustus. Langkah itu diambil setelah jeda enam bulan dan mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak tenaga kerja dan dana untuk mempercepat persiapan proyek-proyek investasi.
Lebih jauh, kesulitan baru-baru ini di pasar properti karena krisis utang China Evergrande Group dan kontrol harga tanah mempersulit pemerintah daerah untuk menjual tanah guna mengumpulkan dana untuk proyek.
Pendapatan pemerintah yang diperoleh dari penjualan tanah menurun pada Agustus dibandingkan tahun sebelumnya, data terakhir menunjukkan.
Jika hal itu berlanjut hingga akhir tahun, akan sangat merugikan keuangan pemerintah daerah. Lantaran penjualan tanah dalam empat bulan terakhir tahun ini biasanya menghasilkan sekitar setengah dari semua pendapatan dari sumber tersebut sepanjang tahun.
Namun, ada sinyal bahwa lebih banyak pengeluaran pemerintah mungkin sedang dikerjakan, dengan Dewan Negara bulan lalu menyerukan upaya untuk lebih mengoordinasikan kebijakan fiskal, keuangan, dan ketenagakerjaan untuk menstabilkan ekspektasi yang masuk akal oleh pasar.
