kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Cegah gagal bayar, parlemen AS setujui UU kenaikan pagu utang pemerintah


Rabu, 13 Oktober 2021 / 14:04 WIB
Cegah gagal bayar, parlemen AS setujui UU kenaikan pagu utang pemerintah
ILUSTRASI. Cahaya lampu terpantul pada pagar keamanan di sekitar gedung Capitol AS, yang didirikan setelah serangan 6 Januari tetapi sekarang dijadwalkan untuk mulai dibongkar, di Washington, AS, Senin (15/3/2021). REUTERS/Jonathan Ernst


Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Guna menghindari gagal bayar atau default utang jatuh tempo pada Desember mendatang, Parlemen Amerika Serikat (AS) menyetujui menaikkan pagu utang pemerintah. DPR yang dikendalikan oleh partai demokrat itu sepakat atas undang-undang yang menaikkan sementara batas pinjaman pemerintah menjadi US$ 28,9 triliun, mengutip Reuters pada Rabu (13/10).

Demokrat  memang memperjuangkan untuk meloloskan kenaikan batas utang US$ 480 miliar. Presiden Joe Biden diperkirakan akan menandatangani tindakan itu menjadi undang-undang sebelum 18 Oktober mendatang. 

Lantaran Departemen Keuangan AS memperkirakan tidak akan lagi mampu membayar utang negara tanpa tindakan kongres tersebut. Pengesahan DPR menepis kekhawatiran bahwa AS akan mengalami default untuk pertama kalinya.

"Kami untuk sementara menghindari krisis menjelang tenggat waktu pada Desember. Anggota Kongres harus memilih untuk menempatkan negara di atas kepentingan partai guna mencegah default," kata politisi Demokrat Richard Neal.

Baca Juga: Puluhan tambang tutup, harga batubara termal China melonjak ke rekor tertinggi baru

Partai Republik bersikeras Demokrat harus mengambil tanggung jawab tunggal untuk menaikkan batas utang. Lantaran partai mereka ingin menghabiskan triliunan dolar untuk memperluas program sosial dan mengatasi perubahan iklim.

Demokrat mengatakan peningkatan otoritas pinjaman diperlukan sebagian besar untuk menutupi biaya pemotongan pajak dan program pengeluaran selama pemerintahan mantan Presiden Republik Donald Trump, yang didukung oleh Kongres Partai Republik.

Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell menulis kepada Biden pada hari Jumat bahwa dia tidak akan bekerja dengan Demokrat pada peningkatan batas utang lainnya. McConnell dikritik keras oleh Trump, pemimpin partai Republik, setelah pemungutan suara di Senat.

"Saya tidak akan menjadi pihak dalam upaya apa pun di masa depan untuk mengurangi konsekuensi dari salah urus Demokrat," tulis McConnell kepada Biden, mengatakan RUU pengeluaran besar lainnya akan merugikan Amerika dan membantu China.

Selanjutnya: China: Latihan militer di dekat Taiwan ditujukan untuk kegiatan separatis



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×