Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pada minggu ini, Korea Utara mengadakan sidang Majelis Rakyat Tertinggi.
Melansir Reuters yang mengutip media pemerintah KCNA, tidak disebutkan apakah dalam siding tersebut Korea Utara secara resmi telah mengubah pendiriannya tentang penyatuan antara kedua Korea.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, ketegangan di semenanjung Korea telah meningkat tahun ini di tengah serangkaian uji coba rudal dan desakan Pyongyang untuk mengubah hubungannya dengan Korea Selatan.
Ada harapan luas bahwa parlemen yang hanya menyetujui kesepakatan itu akan menghapus referensi dalam konstitusi tentang "penyatuan" antara kedua Korea, sejalan dengan komentar dalam pidato pemimpin Kim Jong Un pada bulan Januari.
KCNA juga tidak menyebutkan adanya perubahan hukum untuk menunjuk Korea Selatan sebagai "musuh utama" atau kata-kata serupa, atau klarifikasi apa pun tentang perbatasannya, di tengah hubungan yang terus tegang antara kedua negara tetangga itu.
Secara terpisah, KCNA melaporkan bahwa tentara Korea Utara mengatakan akan sepenuhnya memutus jalan dan rel kereta api yang terhubung ke Korea Selatan mulai hari Rabu.
Baca Juga: Pasukan Korea Utara Dikabarkan Dikerahkan Bersama Pasukan Rusia di Ukraina
Kim mengatakan dalam pidatonya pada bulan Januari, ia telah menyimpulkan bahwa penyatuan dengan Korea Selatan tidak mungkin lagi, dan menuduh Seoul mengupayakan keruntuhan rezim dan berupaya untuk melakukan penyatuan dua Korea.
Ada juga spekulasi bahwa Korea Utara mungkin dalam konstitusinya menyatakan perubahan pada perbatasan antara kedua Korea termasuk perbatasan laut.
Seorang komandan AS pada akhir Perang Korea 1950-53 membuat perbatasan laut setelah gencatan senjata ditandatangani untuk mencegah bentrokan laut di lepas pantai barat dan timur semenanjung. Gencatan senjata tersebut tidak menyebutkan secara langsung perbatasan laut.
Perairan di dekat Garis Batas Utara yang disengketakan telah menjadi lokasi beberapa bentrokan mematikan antara Korea Utara dan Korea Selatan termasuk pertempuran yang melibatkan kapal perang dan tenggelamnya korvet Korea Selatan pada tahun 2010 oleh apa yang diyakini sebagai torpedo Korea Utara, yang menewaskan 46 pelaut.
Baca Juga: Situasi Makin Panas, Korea Utara Putus Semua Jalan dan Rel Kereta ke Korea Selatan
KCNA mengatakan bahwa sidang Majelis Rakyat Tertinggi terakhir mengubah konstitusi untuk mengubah usia kerja dan usia pemilih, mengesahkan undang-undang baru tentang industri dan ekonomi, dan menunjuk No Kwang Chol sebagai menteri pertahanan.
Pemimpin Kim tidak muncul dalam daftar yang hadir dalam siding tersebut.
