Sejarah Panjang Ketidakstabilan Politik Nepal Jelang Pemilu

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  KATHMANDU. Nepal bersiap menggelar pemilihan umum pada Kamis mendatang, sebuah momen krusial yang datang hanya beberapa bulan setelah gelombang protes besar memaksa pemerintah mengundurkan diri. 

Pemilu ini kembali menyorot sejarah panjang ketidakstabilan politik di negara Himalaya tersebut.

Sejak 1990, Nepal telah dipimpin oleh 32 pemerintahan, dan tidak satu pun mampu menuntaskan masa jabatan lima tahun. Kondisi ini membentuk siklus krisis politik berkepanjangan yang hingga kini belum terurai.

Pergantian kekuasaan yang cepat telah menjadi pola, bukan pengecualian.

Baca Juga: Sejarah Baru Nepal: Sushila Karki Jadi PM Interim, Dipilih Lewat Discord

Nepal diperintah raja dari berbagai dinasti hingga 1951, saat demokrasi parlementer mulai diperkenalkan. Namun satu dekade kemudian, Raja Mahendra membekukan konstitusi dan melarang partai politik. 

Putranya, Raja Birendra, mempertahankan kendali penuh hingga 1990, ketika monarki absolut dikurangi menjadi monarki konstitusional.

Pemilu 1991 dan 1999 dimenangkan Nepali Congress, partai tertua di Nepal. Meski meraih mayoritas, pemerintahan yang dibentuk tak pernah bertahan penuh akibat konflik internal dan antarpartai.

Situasi makin bergejolak setelah tragedi pembantaian istana 2001 yang menewaskan Raja Birendra dan delapan anggota keluarga kerajaan lainnya. 

Penerusnya, Raja Gyanendra, mengambil alih kekuasaan langsung pada 2005 dengan dalih kelelahan publik terhadap elite politik dan ancaman pemberontakan Maois. 

Baca Juga: Sosok Presiden dan PM Nepal, Pemimpin yang Kompak Mundur Pasca Demo Besar

Langkah itu berujung kejatuhannya setahun kemudian akibat protes jalanan.

Pemerintahan persatuan nasional yang dipimpin Nepali Congress terbentuk pada 2006, namun hanya bertahan dua tahun.

Pada 2008, majelis khusus yang didominasi mantan pemberontak Maois memutuskan menghapus monarki berusia 239 tahun dan mendeklarasikan Nepal sebagai republik. Namun perubahan sistem tidak serta-merta membawa stabilitas.

Sejak itu, terjadi 15 kali pergantian pemerintahan, dengan kekuasaan berputar antara partai mantan Maois, Partai Komunis Nepal (Unified Marxist Leninist), dan Nepali Congress. 

Konstitusi baru yang berlaku pada 2015, hasil kerja dua majelis konstituante selama lebih dari tujuh tahun—juga gagal melahirkan pemerintahan yang tahan lama.

Fragmentasi politik memicu apatisme publik dan memperkuat persepsi bahwa elite politik korup dan abai terhadap nasib warga, yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan.

Baca Juga: PM Nepal Lengser Usai Protes Besar-besaran Gen Z Melawan Korupsi dan Larangan Medsos

Pada September lalu, gerakan anti-korupsi yang awalnya bergulir di dunia maya meledak menjadi protes jalanan yang dipimpin kaum muda. Tekanan publik itu menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli dari Partai Komunis Nepal (UML).

Mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki kemudian ditunjuk sebagai pemimpin sementara untuk mengawasi pemilu pekan ini.

“Pemilu ini diharapkan menjadi titik balik, meski bayang-bayang instabilitas masih membayangi,” ujarnya.

Pemungutan suara mendatang akan menjadi ujian apakah Nepal mampu memutus siklus ketidakpastian politik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.