Sumber: Reuters | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - KATHMANDHU. Pemerintah Nepal menetapkan pemilihan umum akan berlangsung pada Maret 2026. Hal ini disampaikan usai menunjuk perdana menteri perempuan sementara yaitu mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal Sushila Karki.
Presiden Nepal Ramchandra Paudel membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu baru akan digelar pada 5 Maret 2026. Penyampaian kabar tersebut dilakukan menyusul kekerasan mematikan yang terjadi selama seminggu terakhir.
Pengumuman itu muncul hanya beberapa jam setelah Paudel menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki untuk memimpin negara tersebut. Aksi protes anti-korupsi yang dipimpin "Gen Z" yang mematikan memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mengundurkan diri.
Baca Juga: Protes Gen Z Nepal Sasar Elit Politik hingga Hotel Mewah
Menurut pernyataan kantor kepresidenan, Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan tanggal 5 Maret 2026 untuk pemilihan umum.
Karki diangkat setelah dua hari negosiasi yang intens antara Paudel, Panglima Angkatan Darat Ashok Raj Sigdel dan para para pemimpin protes. Insiden pergolakan di Nepal ini menewaskan sedikitnya setidaknya 51 orang dan menyebabkan lebih dari 1.300 lainnya luka-luka.
Baca Juga: Protes Gen Z Paksa PM Nepal Mundur, Negosiasi Pemimpin Baru Dimulai
Perdana Menteri India, Narendra Modi menyampaikan ucapan selamatnya dalam sebuah postingan X. “Ucapan selamat yang tulus kepada Yang Mulia Sushila Karki Ji yang terhormat atas jabatannya sebagai Perdana Menteri sementara Nepal. pemerintah sementara. India berkomitmen penuh terhadap perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran saudara-saudara Nepal," ujarnya.
Protes di seluruh negeri dipicu oleh larangan media sosial yang sejak saat itu telah dicabut. Kekerasan baru mereda setelah Oli mengundurkan diri. .
Nepal telah bergulat dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi politik dan ekonomi sejak penghapusan monarki pada tahun 2008, sementara kurangnya lapangan pekerjaan mendorong jutaan orang muda untuk mencari pekerjaan di luar Nepal.
