Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pada Kamis, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menolak rancangan undang-undang (RUU) pengeluaran yang didukung oleh Donald Trump.
Sebanyak puluhan anggota Partai Republik menentang Presiden Terpilih tersebut, membuat Kongres tidak memiliki rencana yang jelas untuk menghindari penutupan pemerintah (government shutdown) yang dapat mengganggu perjalanan liburan Natal.
Suara Mayoritas Menolak: Keretakan di Internal Partai Republik
RUU tersebut gagal disahkan dengan hasil suara 174-235, menunjukkan adanya perpecahan yang signifikan di dalam Partai Republik. Ketegangan ini mengindikasikan potensi konflik di masa depan ketika partai tersebut mengendalikan Gedung Putih dan kedua majelis Kongres mulai 20 Januari mendatang.
Baca Juga: Krisis Anggaran, Pemerintah AS Menghadapi Ancaman Shutdown
Chip Roy, seorang anggota DPR dari Partai Republik, secara terbuka mengkritik partainya. "Saya benar-benar muak dengan partai yang berkampanye atas nama tanggung jawab fiskal namun memiliki keberanian untuk mengatakan kepada rakyat Amerika bahwa ini adalah kebijakan yang bertanggung jawab secara fiskal," ujarnya.
Roy adalah salah satu dari 38 anggota Republik yang menolak RUU tersebut.
Penyebab Utama Penolakan
Penolakan terhadap RUU ini terjadi setelah tekanan dari Donald Trump dan Elon Musk. Versi awal RUU ini mencakup kenaikan gaji anggota parlemen dan aturan baru untuk pengelola manfaat farmasi, namun elemen-elemen tersebut dihapus dalam upaya menarik dukungan.
Namun, versi baru yang diajukan tetap menuai kritik keras karena dianggap sebagai “hadiah berlebihan” bagi Demokrat.
Elemen Penting dalam RUU:
- Pendanaan hingga Maret 2024
- Bantuan bencana senilai US$100 miliar
- Penangguhan batas utang selama dua tahun
Langkah ini dirancang untuk mempermudah pengesahan pemotongan pajak besar-besaran yang dijanjikan Trump.
Baca Juga: Ini yang Terjadi Bila Pemerintah AS Shutdown
Dampak Shutdown Pemerintah
Jika pendanaan tidak diperpanjang hingga tenggat waktu Jumat tengah malam, pemerintah AS akan mengalami shutdown sebagian. Ini akan berdampak pada:
- Layanan Publik: Penangguhan operasional taman nasional dan pengawasan perbatasan.
- Pekerja Federal: Lebih dari dua juta pegawai tidak akan menerima gaji.
- Perjalanan Liburan: Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) memperingatkan antrean panjang di bandara selama musim liburan.
Demokrat mengkritik keras RUU ini sebagai kedok untuk memberikan pemotongan pajak yang hanya menguntungkan individu kaya seperti Elon Musk.
"Bagaimana Anda berani menguliahi Amerika tentang tanggung jawab fiskal?" ujar Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat di DPR.
Dampak Politik dan Masa Depan Partai Republik
Gagalnya RUU ini juga meningkatkan ketidakstabilan dalam kepemimpinan Partai Republik. Mike Johnson, Ketua DPR yang baru menjabat, menghadapi ancaman kehilangan dukungan dari partainya sendiri. Beberapa anggota Partai Republik mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan memilih Johnson sebagai ketua DPR pada Januari mendatang.
Tantangan bagi Mike Johnson
- Ketergantungan pada Demokrat: Johnson telah beberapa kali mengandalkan suara Demokrat untuk meloloskan undang-undang.
- Potensi Pemecatan: Beberapa anggota partai garis keras mengancam untuk menggulingkannya seperti yang terjadi pada pendahulunya, Kevin McCarthy.
Baca Juga: Senator Desak Biden Perpanjang Tenggat 90 Hari untuk TikTok di AS
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Jika shutdown terjadi, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh warga Amerika tetapi juga oleh pasar keuangan global.
Dengan batas utang yang akan berakhir pada 1 Januari, Kongres harus segera mencari solusi untuk mencegah kebuntuan yang dapat mengganggu ekonomi global.
