Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel mengguncang fondasi sistem teokrasi Republik Islam Iran.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kelangsungan sistem politik negara tersebut, termasuk siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana proses transisi kekuasaan akan berlangsung di tengah situasi yang belum stabil.
Baca Juga: China Kecam Serangan ke Iran, Desak Gencatan Senjata dan Dialog
Serangan dilaporkan masih menyasar tokoh-tokoh penting, termasuk ulama senior, anggota Garda Revolusi, serta penasihat lama Khamenei yang selama puluhan tahun memegang kendali pemerintahan.
Melansir Reuters Minggu (1/3/2026), sesuai konstitusi, sebuah komite sementara telah mengambil alih tugas pemimpin tertinggi hingga sosok pengganti resmi ditetapkan.
Apa Itu Pemimpin Tertinggi Iran?
Sistem teokrasi Iran berakar pada Revolusi 1979 yang menggulingkan Shah dan membawa Ayatollah Ruhollah Khomeini ke tampuk kekuasaan.
Khomeini memperkenalkan konsep vilayat-e faqih atau “perwalian oleh ahli fikih”, yang menyatakan bahwa hingga kembalinya Imam ke-12 dalam keyakinan Syiah yang diyakini menghilang pada abad ke-9 kekuasaan tertinggi di bumi harus dipegang oleh seorang ulama terkemuka.
Baca Juga: Harga Minyak Diproyeksi Tembus US$ 100 per Barel di Awal Pekan!
Dalam sistem ini, pemimpin tertinggi memiliki kewenangan paling besar dalam negara, mengarahkan presiden dan parlemen yang dipilih melalui pemilu.
Sejak wafatnya Khomeini pada 1989, posisi tersebut dipegang oleh Khamenei, yang memiliki kata akhir dalam seluruh urusan negara.
Namun, siapa pun penggantinya akan menghadapi tantangan besar di tengah gejolak politik dan keamanan.
Siapa yang Memilih Pengganti?
Konstitusi Iran menyebutkan bahwa pemimpin baru harus ditetapkan dalam waktu tiga bulan.
Sementara itu, tugas kepemimpinan dijalankan oleh dewan sementara yang terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, anggota Dewan Garda Alireza Arafi, dan Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni-Ejei.
Baca Juga: OPEC+ Naikkan Produksi 206.000 Bph di Tengah Gangguan Pasokan Akibat Konflik Iran
Secara formal, pemilihan pemimpin tertinggi menjadi tanggung jawab Majelis Ahli, sebuah lembaga beranggotakan sekitar 90 ulama senior yang dipilih setiap delapan tahun.
Namun, dengan situasi keamanan yang belum kondusif, belum jelas kapan dan bagaimana majelis tersebut dapat bersidang.
Khamenei tidak pernah secara terbuka menunjuk penerus. Dalam praktiknya, keputusan kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh elite senior Republik Islam yang telah lama berkuasa.
Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Ali Larijani, penasihat senior Khamenei yang dikenal sebagai salah satu broker kekuasaan utama di Iran.
Kandidat Potensial
Nama putra Khamenei, Mojtaba Khamenei sempat disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Namun, nasibnya belum jelas di tengah serangan terbaru yang juga dilaporkan menewaskan istrinya di Irak.
Alternatif lain adalah cucu Khomeini, Hassan Khomeini, yang dikenal dekat dengan faksi reformis.
Ia dinilai sebagian kalangan lebih mampu meredakan ketegangan dengan Barat dan merespons ketidakpuasan publik di dalam negeri.
Baca Juga: Pemimpin Tertinggi Iran Tewas dalam Serangan AS dan Israel, Ini Reaksi Global
Nama lain yang mencuat antara lain Arafi dan Mohseni-Ejei, yang cenderung mewakili garis keras. Mohseni-Ejei dikenal karena perannya dalam meredam protes domestik pasca-pemilu 2009.
Selain itu, anggota Majelis Ahli seperti Ahmad Alamolhoda dan Mohsen Araki juga disebut sebagai figur konservatif potensial.
Mantan presiden Hassan Rouhani memiliki latar belakang ulama senior, tetapi kurang mendapat dukungan dari kelompok garis keras yang berpengaruh.
Majelis Ahli secara teori dapat memilih figur yang kurang dikenal. Namun, kondisi politik yang terpecah akibat serangan membuat akan sulit membangun legitimasi bagi sosok baru tanpa basis kekuatan yang kuat.
Peran Garda Revolusi
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) selama ini diperkirakan memainkan peran penting di balik layar dalam menentukan suksesi.
Berbeda dengan militer reguler yang berada di bawah presiden, IRGC bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jajaran pimpinan IRGC terpukul oleh serangan AS dan Israel.
Baca Juga: OpenAI Kuasai Pertahanan AS, Kontrak Pentagon Ratusan Juta Dolar
Tokoh penting seperti Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds, tewas dalam serangan AS pada 2020.
Serangan lanjutan juga menewaskan sejumlah komandan senior lainnya, termasuk Mohammed Pakpour.
Selain kekuatan militer, IRGC memiliki pengaruh ekonomi besar melalui perusahaan konstruksi Khatam al-Anbiya yang menggarap proyek bernilai miliaran dolar di sektor minyak dan gas.
Kepentingan ekonomi ini bisa menjadi faktor penting dalam menentukan dukungan terhadap calon pemimpin baru.
Apakah Rakyat Iran Punya Suara?
Iran memiliki mekanisme pemilu untuk memilih presiden dan parlemen setiap empat tahun. Namun, kewenangan mereka tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh pemimpin tertinggi.
Partisipasi pemilih yang sempat tinggi di awal berdirinya Republik Islam kini cenderung menurun seiring berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem politik.
Meski Presiden Pezeshkian dikenal sebagai figur moderat dan duduk dalam dewan kepemimpinan sementara, belum tentu ia memiliki pengaruh signifikan dalam proses suksesi.
Selain itu, meski Majelis Ahli dipilih melalui pemilu, seluruh kandidat harus lolos seleksi Dewan Garda, sehingga hanya figur yang sejalan dengan otoritas yang dapat maju.
Dengan struktur kekuasaan yang terkonsentrasi di kalangan elite ulama dan militer, masa depan kepemimpinan Iran kini berada di persimpangan krusial yang akan menentukan arah politik negara tersebut di tengah tekanan internal dan eksternal.













