Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pemerintah Korea Selatan saat ini tengah menghadapi dilema terkait wajib militer untuk anggota boyband K-pop BTS. Oleh karenanya, pemerintah Korea Selatan berencana melakukan survei publik untuk membantu menentukan apakah negara akan memberikan pengecualian wajib militer kepada anggota boyband K-pop BTS.
Melansir AP, masalah wajib militer aktif untuk tujuh anggota band telah menjadi topik hangat di Korea Selatan. Pasalnya, anggota BTS tertua, Jin, akan menjalani wajib militer pada bulan Desember, ketika ia berusia 30 tahun.
Menteri Pertahanan Lee Jong-sup mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia memerintahkan para pejabat untuk melaksanakan survei dengan cepat. Dia mengatakan kementeriannya juga akan melihat berbagai faktor lain seperti dampak ekonomi BTS, pentingnya dinas militer dan kepentingan nasional secara keseluruhan.
Namun, pernyataannya itu menimbulkan kegemparan publik. Tak lama, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengklarifikasi dalam sebuah pernyataan bahwa Lee memerintahkan para pejabat untuk memeriksa apakah survei semacam itu diperlukan, daripada segera meluncurkannya.
Dikatakan para pejabat diminta untuk mempelajari rincian termasuk lembaga mana yang akan bertanggung jawab untuk survei, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan siapa sebenarnya yang akan disurvei. Pernyataan itu mengatakan jika survei dilakukan, itu akan dilakukan oleh organisasi ketiga, bukan oleh kementerian atau otoritas terkait, untuk memastikan keadilan.
Kementerian mengatakan hasil hanya akan menjadi salah satu dari banyak faktor yang menentukan status militer anggota BTS.
Baca Juga: Kabar Gembira buat ARMY, BTS Masih Bisa Tampil di Luar Negeri Saat Wajib Militer
Secara hukum, semua pria berbadan sehat di Korea Selatan harus menjalani wajib militer selama 18-21 bulan di bawah sistem wajib militer yang dibentuk untuk menghadapi ancaman dari negara tetangganya Korea Utara. Namun negara memberikan pengecualian kepada atlet, pemusik klasik dan tradisional, serta balet dan penari lainnya yang meraih juara di kompetisi tertentu karena dianggap telah meningkatkan prestasi nasional.
Mereka yang dikecualikan dibebaskan dari militer setelah menjalani pelatihan dasar selama tiga minggu. Namun mereka diharuskan melakukan 544 jam kerja sukarela dan mengabdi di bidang profesinya masing-masing selama 34 bulan.
Beberapa politisi dan pihak lainnya telah menyerukan perluasan cakupan pengecualian untuk memasukkan bintang K-pop seperti BTS karena mereka juga telah meningkatkan citra internasional Korea Selatan secara signifikan.
Sebuah survei pribadi awal tahun ini menunjukkan, sekitar 60% responden mendukung pembebasan wajib militer untuk anggota BTS. Tetapi survei swasta lainnya pada tahun 2020 menunjukkan pengecualian yang didukung 46% sementara 48% menentangnya.
Melansir Fortune, perdebatan publik tentang wajib militer band BTS telah berkecamuk selama berbulan-bulan, karena anggota parlemen dan opini publik tetap terbelah dalam masalah ini.
"Layanan militer BTS akan menjadi kerugian nasional ... [dan] kerugian budaya bagi umat manusia," kata Mantan Menteri Budaya Korea Selatan Hwang Hee awal tahun ini.
Itulah mengapa pemerintah Korea Selatan mungkin akan segera meminta masyarakat untuk membantu keputusannya tentang BTS.
Baca Juga: Bukan Hiatus, Member BTS akan Kerjakan Proyek Solo dan Grup
Sebelumnya, pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan undang-undang, yang dikenal sebagai Undang-Undang BTS, untuk mengizinkan seluruh anggota BTS yang telah memberikan "kontribusi besar" pada budaya populer Korea untuk menunda layanan wajib militer mereka hingga mereka berusia 30 tahun, bukan 28 tahun.
BTS telah menjual puluhan juta rekaman di seluruh dunia, dan basis penggemar yang aktif secara politik, yang dikenal sebagai BTS Army, berjumlah 67 juta di Instagram dan 41 juta di Twitter.
Kontribusi tahunan BTS untuk ekonomi Korea Selatan setidaknya bernilai US$ 3,5 miliar, setara dengan 26 perusahaan menengah, menurut laporan 2018 dari Hyundai Research Institute.
