Sumber: TASS | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - ISTANBUL. Parlemen Turki telah menyetujui keputusan presiden mengenai pengiriman pasukan perdamaian ke Azerbaijan. Nantinya pasukan Turki akan berada di wilayah konflik selama satu tahun.
Keputusan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan didukung oleh anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan, partai yang berkuasa dalam pemerintahan Turki. Pihak oposisi dari Partai Rakyat Republik, Partai Gerakan Nasionalis, dan Partai Baik juga mendukung keputusan tersebut.
Pengiriman pasukan perdamaian ini merupakan upaya lanjutan Turki untuk menghentikan konflik antara Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh, yang pecah pada 27 September lalu.
Pekan lalu Erdogan menyatakan bahwa Turki bersama Rusia juga akan melakukan kegiatan observasi dan pemantauan atas gencatan senjata dengan menggunakan joint center yang akan dibuat di wilayah yang ditentukan pihak Azerbaijan.
Erdogan juga menekankan pentingnya orang-orang Azerbaijan untuk kembali ke Karabakh setelah sebelumnya dipaksa meninggalkan wilayah tersbut akibat invasi Armenia.
Baca Juga: Rusia kirimkan pasukan perdamaian untuk amankan Nagorno-Karabakh
Secara umum Erdogan melihat bahwa situasi Nagorno-Karabakh saat ini menunjukkan perlunya kerja sama antara Turki dan Rusia dalam menyelesaikan konflik dan krisis regional.
Sebuah memorandum tentang pembentukan pusat pemantauan gecatan senjata Rusia-Turki di di Nagorno-Karabakh ditandatangani pada 11 November setelah pembicaraan online antara Menteri Pertahanan Rusia dan Turki, Sergei Shoigu dan Hulusi Akar.
Armenia dan Azerbaijan sepakat berdamai
Upaya damai Armenia dan Azerbaijan dimulai pada 9 November lalu saat Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menandatangani pernyataan bersama tentang gencatan senjata secara menyeluruh di Nagorno-Karabakh mulai 10 November.
Menyusul kesepakatan tersebut, pihak Rusia akan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Nagorno-Karabakh untuk menjamin situasi tetap damai dan mencegah adanya pihak yang berusaha melanggar kesepakatan.
Dalam kesepakatan tersebut, pihak Armenia dan Azerbaijan juga diwajibkan untuk saling mengembalikan tahanan perang ke negara masing-masing.
