Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
"Mengakhiri kekerasan dan memulihkan ketertiban adalah tugas paling mendesak yang kami miliki di Hong Kong," kata Wu setelah pertemuan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe dengan Menteri Pertahanan Mark Esper di Bangkok.
Di Beijing, Juru bicara Kementerian Luar Legeri China Geng Shuang menyatakan kepada wartawan, tidak seorang pun boleh meremehkan keinginan China untuk menjaga kedaulatan mereka dan stabilitas di Hong Kong.
Baca Juga: Hong Kong kian mencekam: Polisi jebak ratusan pengunjuk rasa, demonstran mengamuk
Tentara PLA menempatkan garnisun di Hong Kong sejak bekas koloni Inggris itu kembali ke China pada 1997 silam. Tapi, mereka jarang meninggalkan barak mereka.
Terakhir kali, tentara PLA terlihat di jalan-jalan Hong Kong di 2018 untuk membersihkan puing-puing setelah topan menghantam pusat keuangan Asia tersebut.
Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Hong Kong, pasukan dari Tiongkok bisa beroperasi jika Pemerintah Hong Kong memintanya. Otoritas Hong Kong bisa "bila membutuhkan" meminta bantuan garnisun dari China. "Untuk pemeliharaan ketertiban umum dan bantuan bencana," tulis Pasal 14 UUD Hong Kong.
Baca Juga: Merk jam tangan mewah Panerai kehilangan pasar terbesarnya di Hong Kong
Tapi, Pasal 18 UUD Hong Kong memungkinkan China secara efektif menangguhkan hukum di Hong Kong jika ada keadaan perang atau kekacauan yang membahayakan keamanan atau persatuan nasional.
