kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.343.000 -0,81%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Tok, Facebook beri label pada media Pemerintah Rusia, China, Iran


Jumat, 05 Juni 2020 / 16:57 WIB
Tok, Facebook beri label pada media Pemerintah Rusia, China, Iran
ILUSTRASI. Logo Facebook yang dicetak 3D terlihat ditempatkan pada keyboard pada foto ilustrasi yang diambil pada 25 Maret 2020. REUTERS/Dado Ruvic


Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - SAN FRANCISCO. Facebook Inc akan mulai memberi label pada media yang dikendalikan Pemerintah Rusia, China, dan negara lainnya. Lalu, akhir musim panas ini akan memblokir iklan apa pun dari situs yang menargetkan pengguna Amerika Serikat (AS).

Jaringan sosial terbesar di dunia ini akan menerapkan label ke Sputnik Rusia, Press TV Iran, dan Kantor Berita Xinhua China, menurut daftar parsial yang Facebook keluarkan, Kamis (4/6). Facebook akan menerapkan label pada sekitar 200 media di awal.

Tapi, Nathaniel Gleicher, Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook, mengatakan, pihaknya tidak akan memberi label pada media apa pun yang berbasis di AS, bahkan yang dikelola Pemerintah AS. Sebab, media-media tersebut memiliki independensi editorial.

Baca Juga: Snap Inc menghapus akun promosi Presiden Trump di Snapchat

Facebook, yang telah mengakui kegagalannya menghentikan penggunaan platform Rusia untuk ikut campur dalam Pemilihan Presiden AS 2016, meningkatkan pertahanannya dan memberlakukan persyaratan transparansi yang lebih besar untuk halaman dan iklan di platform mereka.

Rencana memberi label kepada media pemerintah, Facebook umumkan pada tahun lalu, tetapi memperkenalkannya di tengah kritik atas perlakuan lepas tangan dari posting yang menyesatkan dan tudingan rasial dari Presiden Donald Trump.

Dan, langkah baru Facebook itu datang hanya beberapa bulan sebelum Pemilihan Presiden AS November nanti. Di bawah kebijakan baru tersebut, Facebook tidak akan memberikan label untuk media yang berafiliasi dengan tokoh atau partai politik individu.

Baca Juga: Protes ke Zuckerberg, karyawan Facebook mogok kerja dan berpaling ke Twitter

Sebab, menurut Gleicher, itu bisa mendorong "batas yang sangat, sangat licin". "Apa yang ingin kami lakukan di sini adalah memulai dengan kasus yang paling kritis," katanya seperti dikutip Reuters.

Respons China

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers singkat di Beijing, Jumat (5/6), perusahaan media sosial tidak boleh secara selektif menciptakan hambatan bagi media.

"Kami berharap, platform media sosial yang relevan bisa mengesampingkan bias ideologis dan mempertahankan keterbukaan serta penerimaan sikap terhadap peran media masing-masing negara," ujar dia seperti dilansir Reuters.

Facebook bukan perusahaan pertama yang mengambil tindakan seperti itu. YouTube miliki Google Alphabet Inc pada 2018 mulai mengidentifikasi saluran video yang sebagian besar membawa item berita dan didanai oleh pemerintah. 

Baca Juga: Mirip TikTok, Facebook meluncurkan aplikasi video pendek

Tetapi, kritik menuduh YouTube gagal memberi label pada beberapa media pemerintah, yang memungkinkan mereka memperoleh pendapatan iklan dari video dengan informasi dan propaganda yang salah.

Dalam sebuah posting di blog, Facebook menyatakan, labelnya akan muncul di halaman secara global, dan juga pada unggahan Feed Berita di AS.

Facebook juga akan melarang iklan yang menargetkan pengguna AS dari entitas yang dikendalikan negara "karena sangat berhati-hati" menjelang Pemilihan Presiden November. Di tempat lain, iklan akan mendapat label.




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×