/2016/07/09/1039245385.jpg "Tony Blair Kembali Muncul dalam Rencana Perdamaian Gaza yang Dipimpin Trump")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, kembali menjadi sorotan setelah setuju bergabung dalam komite yang dipimpin Presiden AS Donald Trump untuk mengelola Gaza dan mendorong akhir dari konflik antara Israel dan Hamas.
Penunjukan ini memicu beragam reaksi, mulai dari kejutan, kritik keras, hingga dukungan terbatas dari sejumlah diplomat.
Langkah ini menjadi kali kedua Blair terlibat langsung dalam isu Palestina–Israel. Pada 2007, sesaat setelah meninggalkan jabatan perdana menteri, ia ditunjuk sebagai utusan perdamaian internasional mewakili AS, Rusia, PBB, dan Uni Eropa.
Namun, misinya kala itu gagal membawa terobosan berarti, dengan runtuhnya pembicaraan damai pada 2014.
Kritik Keras dari Hamas dan Palestina
Hamas menolak keras keterlibatan Blair. Pejabat senior Hamas, Taher Al-Nono, menegaskan rakyat Palestina tidak akan menerima “penjajahan asing” dalam mengatur urusan mereka. Banyak pengamat Palestina juga menilai Blair terlalu berpihak pada Israel dan AS.
Baca Juga: Ini Reaksi Dunia atas Proposal Trump untuk Rencana Perdamaian Gaza
Analis politik Palestina, Hani Al-Masri, menyebut reputasi Blair “gelap” di mata rakyat Palestina, terutama karena perannya dalam mendukung invasi Irak pada 2003 yang dianggap sebagai kejahatan perang oleh banyak pihak di dunia Arab.
Bagian dari Proposal Perdamaian Trump
Blair termasuk dalam 20 poin proposal perdamaian Gaza yang diumumkan Trump. Rencana tersebut membentuk sebuah “Dewan Perdamaian” internasional dengan Trump sebagai pemimpin dan Blair sebagai anggota dalam peran yang belum jelas.
Trump sendiri menyebut Blair “pria yang sangat baik” dan mengaku Blair meminta untuk terlibat.
Blair melalui kantornya menolak berkomentar panjang, namun menyebut proposal Trump sebagai “rencana berani dan cerdas” yang menawarkan peluang terbaik untuk mengakhiri perang.
Rekam Jejak dan Kontroversi Blair
Blair menjabat Perdana Menteri Inggris selama 10 tahun (1997–2007). Di dalam negeri, ia kerap dipuji karena keberhasilannya membantu mewujudkan perdamaian Irlandia Utara setelah tiga dekade konflik sektarian.
Namun, reputasinya secara global terpuruk akibat keputusan untuk mendukung Presiden AS George W. Bush dalam invasi Irak.
Selain itu, banyak warga Palestina dan dunia Arab melihat Blair terlalu dekat dengan Israel. Meski demikian, sejumlah mantan diplomat Inggris menilai Blair sebenarnya berusaha realistis dengan cara “bernegosiasi sesuai dengan apa yang bisa diterima pemimpin Israel terpilih.”
Baca Juga: Proposal Gencatan Senjata 20 Poin Trump di Gaza: Lima Isu Krusial Masih Menggantung
Dukungan Terbatas: “Kemampuan Menjembatani”
Beberapa pihak yang mendukung keterlibatan Blair menilai ia memiliki kemampuan diplomatik yang jarang dimiliki. Tom Kelly, mantan juru bicara Blair, mengatakan tidak ada tokoh yang akan diterima secara universal di Timur Tengah, tetapi Blair dianggap mampu memahami berbagai perspektif.
Sementara itu, Miran Hassan, Direktur Labour Middle East Council, berpendapat bahwa meski Blair tidak populer, ia tetap bisa menjadi pilihan tepat karena memiliki “kemampuan menjembatani hubungan diplomatik di tingkat tertinggi.”
Penolakan di Partai Buruh Inggris
Namun di Inggris sendiri, terutama di kalangan Partai Buruh yang dulu ia pimpin, penunjukan Blair memicu kecaman. Banyak kader tidak bisa melupakan perannya dalam perang Irak.
Kim Johnson, anggota parlemen dari Partai Buruh, menyebut keterlibatan Blair “menjijikkan dan keterlaluan,” serta menilai ia adalah sosok yang “sama sekali tidak tepat” untuk membawa perdamaian.
