Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Arab Saudi, Prancis, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melaksanakan rencana perdamaian Gaza.
Langkah tersebut menyusul dukungan besar dari 193 negara anggota Majelis Umum PBB, yang bulan ini menyetujui deklarasi tujuh halaman untuk mendorong solusi dua negara serta mengakhiri perang Gaza antara Israel dan Hamas.
Deklarasi tersebut merupakan hasil konferensi internasional di Markas PBB pada Juli lalu yang diprakarsai Arab Saudi dan Prancis.
Meski demikian, Amerika Serikat dan Israel menolak serta memboikot forum tersebut, menandakan adanya perbedaan tajam dalam diplomasi internasional.
Trump Ajukan 21 Poin Rencana Damai
Terpisah, utusan khusus AS Steve Witkoff mengungkapkan bahwa Presiden Trump telah menyampaikan rencana damai 21 poin untuk Timur Tengah dan Gaza.
Rencana itu dipresentasikan di sela-sela Sidang Umum PBB pekan ini, dalam pertemuan bersama sejumlah pemimpin negara mayoritas Muslim.
Baca Juga: Trump Tegaskan Israel Tak Boleh Menganeksasi Tepi Barat
Abbas Kecam Serangan Hamas, Tegaskan Gaza Milik Palestina
Dalam pidatonya yang disampaikan secara virtual — setelah AS menolak memberikan visa untuk menghadiri langsung Sidang Umum PBB di New York — Abbas menegaskan penolakannya atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menargetkan warga sipil Israel dan menyandera ratusan orang.
“Meski rakyat kami telah banyak menderita, kami menolak tindakan Hamas pada 7 Oktober. Serangan itu tidak mewakili perjuangan sah bangsa Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan,” kata Abbas.
Ia menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian integral dari Negara Palestina, dan pihaknya siap mengambil alih penuh tanggung jawab pemerintahan serta keamanan di wilayah tersebut. Abbas juga menekankan, Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan, dan semua kelompok bersenjata harus menyerahkan senjata mereka kepada Otoritas Nasional Palestina.
“Kami menegaskan kembali bahwa kami tidak menginginkan negara bersenjata,” tambah Abbas.
Hamas Tolak Pernyataan Abbas
Hamas langsung menolak tegas pernyataan Abbas. Dalam sebuah pernyataan resmi, kelompok tersebut menyebut langkah Abbas sebagai bentuk tunduk pada “dikte eksternal” dan menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak menentukan nasib dan memilih siapa yang memimpin mereka.
“Senjata kami tidak bisa diganggu gugat selama pendudukan masih bercokol di tanah kami dan menindas rakyat kami,” ujar Hamas.
Baca Juga: Microsoft Blokir Akses Militer Israel karena Langgar Hak Privasi Palestina
Reaksi Israel: “Kata-Kata Manis”
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menilai pidato Abbas hanya sekadar “kata-kata manis” untuk merayu Barat. Ia menuding Abbas gagal memberantas terorisme dan mengkritiknya karena baru kini menyatakan siap menerima Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas sejak 2007.
“Dia bilang siap menerima Gaza, yang dengan mudah dia hilangkan pada 2007. Betapa baiknya dia,” sindir Saar dalam unggahan di platform X.
Konflik Gaza: Korban Sipil Masih Terus Bertambah
Perang Gaza dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, mayoritas warga sipil, dan menculik sekitar 251 orang, menurut data Israel.
Sejak itu, menurut otoritas kesehatan lokal, lebih dari 65.000 orang tewas di Gaza, sebagian besar warga sipil. Angka tersebut menunjukkan betapa konflik ini terus menimbulkan penderitaan kemanusiaan yang mendalam dan memperburuk krisis regional.
