Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan proposal gencatan senjata 20 poin untuk Gaza di Gedung Putih pada Senin lalu, bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Rencana ini dipuji Trump sebagai “bersejarah”, namun sejumlah ketentuan di dalamnya masih ambigus dan bisa menentukan arah masa depan Palestina serta stabilitas kawasan.
Berikut lima isu utama yang belum terselesaikan dalam proposal tersebut:
1. Siapa yang Akan Memerintah Gaza?
Rencana tersebut menyebutkan pembentukan “pemerintahan transisi sementara” berupa komite teknokrat Palestina non-politis untuk mengelola Gaza. Namun, dokumen itu tidak menjelaskan bagaimana komite akan dibentuk atau siapa yang berhak memilih anggotanya.
Baca Juga: Rencana Trump Soal Gaza Disambut Hangat Mesir, Turki, Saudi, hingga Indonesia
Selain itu, Trump dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan memimpin sebuah “dewan perdamaian” yang mengawasi komite tersebut. Akan tetapi, tidak jelas bagaimana hubungan kerja antara dewan dan komite, maupun siapa yang memegang kendali dalam pengambilan keputusan harian.
2. Peran Otoritas Palestina (PA)
Proposal menyatakan bahwa komite transisi akan mengelola Gaza sampai Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasi dan “siap secara efektif serta aman” untuk mengambil alih kembali. Namun, rencana ini tidak menjelaskan siapa yang berwenang menentukan kesiapan PA atau tolok ukur apa yang digunakan.
Selain itu, Netanyahu menegaskan bahwa PA tidak akan kembali ke Gaza, seraya menyatakan, “Gaza tidak akan dikelola oleh Hamas maupun Otoritas Palestina.” Hal ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara rencana Trump dan sikap Israel.
3. Pasukan Internasional: Dari Mana dan Apa Mandatnya?
Proposal mencantumkan pembentukan “International Stabilisation Force” untuk menjaga keamanan Gaza. Tetapi, masih belum jelas:
-
Negara mana yang bersedia mengirim pasukan?
-
Apa mandat resmi pasukan tersebut?
-
Apakah bertindak sebagai militer, polisi, atau pengamat?
Pertanyaan paling besar adalah: apakah pasukan ini akan berhadapan dengan Hamas, dan apakah mereka memiliki kewenangan melawan tentara Israel untuk melindungi warga Palestina?
Baca Juga: 20 Poin Proposal Damai Gaza Trump & Netanyahu: Detail Lengkap
4. Jadwal Penarikan Israel
Rencana tersebut menyebut Israel akan menarik diri dari Gaza berdasarkan “standar, tonggak, dan kerangka waktu yang terkait dengan demiliterisasi”. Namun, tidak ada kejelasan tentang jadwal pasti atau standar objektif untuk penarikan.
Bahkan, Israel disebut tetap akan mempertahankan “perimeter keamanan” sampai Gaza “benar-benar aman dari ancaman teror”. Lagi-lagi, tidak ada penjelasan siapa yang akan menentukan kapan kondisi tersebut terpenuhi.
5. Apakah Negara Palestina Jadi Kenyataan?
Isu kenegaraan Palestina muncul dalam proposal, tetapi hanya dengan bahasa yang penuh syarat dan ketidakpastian. Dokumen menyebut bahwa setelah pembangunan kembali Gaza dan reformasi PA berjalan, maka “mungkin” akan ada jalan menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina.
Namun, tidak ada pengakuan eksplisit atas hak Palestina untuk bernegara. Negara Palestina hanya disebut sebagai “aspirasi rakyat Palestina”, bukan hak yang diakui secara internasional.
