Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat (13/6) menyetujui akuisisi US Steel oleh Nippon Steel senilai US$ 14,9 miliar, mengakhiri proses selama 18 bulan yang penuh gejolak dan melewati berbagai hambatan termasuk penolakan serikat pekerja dan dua tinjauan keamanan nasional.
Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengizinkan merger tersebut dilanjutkan asalkan kedua perusahaan menandatangani kesepakatan dengan Departemen Keuangan AS untuk mengatasi kekhawatiran keamanan nasional.
Baca Juga: Saham Nippon Steel Naik Setelah Trump Mendukung Rencana Akuisisi US Steel
Tak lama setelah itu, kedua perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan tersebut, yang berarti mereka telah memenuhi syarat yang ditetapkan dan merger pun secara efektif mendapatkan lampu hijau.
“Kami siap menjalankan komitmen kami untuk mengembalikan kejayaan industri baja dan manufaktur Amerika,” ujar pernyataan bersama Nippon Steel dan US Steel, sembari mengucapkan terima kasih kepada Trump.
Dalam kesepakatan itu, kedua perusahaan menjanjikan investasi baru sebesar US$ 11 miliar hingga tahun 2028, disertai komitmen dalam aspek tata kelola, produksi, dan perdagangan.
Seorang juru bicara Nippon Steel di Tokyo menegaskan bahwa perusahaan Jepang itu akan mengakuisisi 100% saham US Steel.
Baca Juga: Trump Mendukung Rencana Akuisisi US Steel oleh Nippon Steel
Namun, tidak ada rincian mengenai penerbitan "saham emas" (golden share) kepada pemerintah AS, yang sebelumnya disebut akan memberikan hak veto atas keputusan penting di US Steel.
Senator AS David McCormick dari Pennsylvania negara bagian tempat kantor pusat US Steel berada menyatakan bulan lalu bahwa saham emas itu akan memberi kontrol strategis bagi pemerintah.
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Nippon Steel berencana menanamkan tambahan investasi sebesar US$ 3 miliar untuk pembangunan pabrik baru setelah 2028.
Akuisisi ini akan memberikan suntikan vital bagi US Steel yang sedang bermasalah, sekaligus memungkinkan Nippon Steel memanfaatkan berbagai proyek infrastruktur AS, sementara para pesaing asingnya dibatasi oleh tarif baja sebesar 50%.
Nippon Steel juga terhindar dari denda pembatalan senilai US$ 565 juta jika merger gagal disetujui.
Bagi Nippon Steel, produsen baja terbesar keempat di dunia mengamankan pijakan di pasar AS merupakan bagian penting dari strategi ekspansi global, terutama karena permintaan baja berkualitas tinggi di AS sedang meningkat seiring ketegangan perdagangan global.
Baca Juga: ArcelorMittal Nippon Steel Indonesia Perluas Ekspor Baja, Bidik Amerika hingga Eropa
Mitra Hebat
Meski demikian, sebagian investor Nippon Steel mengkhawatirkan tekanan keuangan jangka pendek akibat skala komitmen investasi tambahan tersebut.
Pemerintah Jepang, yang tengah mengupayakan kesepakatan dagang dengan AS menjelang pertemuan antara Trump dan Perdana Menteri Shigeru Ishiba di KTT G7 akhir pekan ini, menyambut baik persetujuan merger ini.
“Pemerintah Jepang menyambut keputusan pemerintah AS, karena kami meyakini investasi ini akan memperkuat inovasi industri baja di kedua negara dan mempererat kemitraan strategis Jepang-AS,” kata Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Yoji Muto, dalam pernyataan tertulis.
Baca Juga: Biden Tunda Eksekusi Akuisisi Nippon Steel Pada U.S. Steel
Pengumuman pada Jumat ini bukanlah hal yang pasti, meski banyak investor memprediksi merger akan disetujui setelah Trump pada rapat umum 30 Mei lalu secara samar memberikan restu terhadap "investasi" dari Nippon Steel, yang ia sebut sebagai "mitra hebat."
Namun, saham US Steel sempat tergelincir pada Jumat pagi setelah seorang eksekutif Nippon Steel kepada surat kabar Nikkei menyebut bahwa akuisisi hanya bisa berjalan jika perusahaan memiliki “tingkat kebebasan manajerial,” menyusul pernyataan Trump bahwa pemerintah AS akan memiliki kendali melalui saham emas.
Sejak diumumkan pada Desember 2023, akuisisi ini telah menghadapi banyak penolakan.
Setelah serikat pekerja United Steelworkers menolak kesepakatan tersebut, baik Presiden AS saat itu Joe Biden (Demokrat) maupun Trump (Republikan) sama-sama menyatakan ketidaksetujuan mereka dalam upaya menarik dukungan pemilih di negara bagian kunci, Pennsylvania.
Menjelang akhir masa jabatannya pada Januari lalu, Biden memblokir kesepakatan tersebut dengan alasan keamanan nasional, yang memicu gugatan hukum dari perusahaan-perusahaan yang menuduh peninjauan keamanan nasional tersebut bias. Gedung Putih di era Biden membantah tuduhan itu.
Baca Juga: Laporan Harta Terbaru: Donald Trump Raup Puluhan Juta Dolar dari Bisnis Kripto
Namun, pergantian pemerintahan membuka peluang baru. Pemerintahan Trump meluncurkan peninjauan keamanan nasional baru selama 45 hari terhadap merger tersebut pada April lalu.
Meski begitu, pernyataan Trump yang sempat membingungkan—mulai dari menyambut “investasi” sederhana hingga menyarankan kepemilikan minoritas untuk Nippon Steel—sempat memicu ketidakpastian pasar selama proses peninjauan berlangsung.
