Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - KAIRO/ABU DHABI. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani pada Senin (9/11/2026).
Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya upaya diplomatik untuk mengakhiri perang Iran, meskipun sejumlah pejabat AS dan negara-negara Teluk meragukan tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat.
Upaya mengakhiri konflik semakin intensif setelah pemilihan paruh waktu (midterm elections) AS pekan lalu. Namun, lebih dari delapan bulan sejak perang yang dilancarkan AS bersama Israel pada 28 Februari 2026, Trump masih belum bersedia menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Iran.
Trump sebelumnya berupaya meredam kekhawatiran mengenai kemungkinan kembali pecahnya perang berskala besar dalam waktu dekat. Meski demikian, serangan kedua pihak masih terus berlangsung.
Baca Juga: Citigroup Pangkas Rekomendasi Saham AS, Waspadai Gejolak Saham AI
Media pemerintah Iran melaporkan bahwa AS kembali menyerang Pulau Qeshm pada Minggu malam. Sementara itu, Iran dilaporkan menyerang sejumlah kapal tanker di kawasan Teluk dan Selat Hormuz sepanjang bulan ini. Kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran juga melancarkan serangan terhadap Arab Saudi.
Upaya Diplomatik AS dan Qatar untuk Akhiri Perang Iran
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Qatar, dijadwalkan bertemu Trump dan Wakil Presiden AS JD Vance di Washington pada Senin.
Pertemuan tersebut dilakukan setelah Al-Thani mengunjungi Teheran pekan lalu. Qatar selama ini memainkan peran penting sebagai mediator dalam konflik Iran-AS dengan menyampaikan pesan antara kedua pihak serta mengupayakan solusi untuk menjembatani perbedaan kepentingan mereka.
Dalam proposal untuk mengakhiri perang, Iran mengajukan sejumlah persyaratan kepada AS. Di antaranya penghentian blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, pencabutan sebagian sanksi ekonomi, serta penghentian serangan udara.
Sebagai imbalannya, Teheran bersedia menghentikan blokade terhadap Selat Hormuz. Sementara itu, pembahasan mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi lainnya akan dilakukan dalam tahap negosiasi berikutnya.
Namun, pemerintah AS berulang kali menolak proposal tersebut. Iran menyatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang sebenarnya dapat dicapai dalam waktu dua hari apabila kedua pihak menyepakati persyaratan yang diajukan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Minggu menggambarkan persyaratan Iran sebagai sesuatu yang "keterlaluan, menggelikan, dan benar-benar tidak realistis".
Sebaliknya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei pada Senin membela proposal tersebut. Ia menilai tawaran Iran merupakan opsi paling masuk akal yang tersedia saat ini.
Tekanan politik domestik di AS untuk mengakhiri perang juga semakin meningkat. Sejumlah politikus senior Partai Republik, termasuk JD Vance, mengaitkan kekalahan partainya dalam pemilihan paruh waktu pekan lalu dengan konflik Iran.
Baca Juga: Google Siapkan Dua Varian Chip AI Baru, Siap Tantang Dominasi Nvidia?
Meski demikian, Rubio mengatakan dirinya tidak meyakini terobosan diplomatik untuk mengakhiri perang dapat segera tercapai.
Pandangan serupa disampaikan pejabat senior Uni Emirat Arab (UEA), Anwar Gargash. Ia menilai penyelesaian politik yang menyeluruh antara AS dan Iran masih sulit diwujudkan.
"Kita harus... bersiap menghadapi periode ketidakpastian yang panjang, di mana penyelesaian yang menentukan maupun tatanan kawasan yang stabil tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang pasti," ujar Gargash pada Senin.
Vance, yang sebelumnya memimpin perundingan gencatan senjata singkat pada Juni lalu, juga dijadwalkan bertemu Al-Thani.
Kekhawatiran terhadap dampak perang telah menyebar ke berbagai negara di kawasan Timur Tengah selama beberapa bulan terakhir.
Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan pada Senin bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Trump bahwa Ankara tidak menginginkan eskalasi konflik baru.
"Kami menekankan dalam setiap kesempatan bahwa persoalan-persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Sayangnya, sekali lagi kami melihat adanya pergeseran ke arah yang negatif. Kami melakukan segala upaya untuk mencegah hal ini," kata Erdogan kepada wartawan.
Serangan Militer AS dan Iran Masih Berlanjut
Di tengah upaya diplomatik, aktivitas militer kedua pihak belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Serangan AS terhadap Pulau Qeshm pada Minggu malam dilaporkan tidak berdampak terhadap infrastruktur vital maupun layanan publik. Hal tersebut disampaikan seorang pejabat provinsi kepada kantor berita semi-resmi Iran, Fars, pada Senin.
Hingga berita ini ditulis, pemerintah AS belum memberikan komentar terkait laporan serangan tersebut.
Seorang sumber senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa serangan AS menargetkan sistem radar Iran yang digunakan untuk pertahanan udara dan navigasi kapal. Serangan tersebut juga menyasar pangkalan peluncur rudal serta sistem peletakan ranjau laut.
Baca Juga: China Perpanjang Gencatan Dagang dengan AS hingga Januari 2027
Sementara itu, serangan terhadap kapal tanker di kawasan Teluk dan Selat Hormuz meningkat tajam sejak Oktober. Data sejumlah lembaga maritim internasional yang dirilis pekan lalu menunjukkan intensitas serangan saat ini berada pada tingkat tertinggi sejak perang dimulai.
Iran, yang biasanya tidak mengakui serangan terhadap kapal-kapal yang melaporkan terkena proyektil, pada Minggu menyatakan bahwa sebuah kapal tanker telah menabrak ranjau di sebelah timur Selat Hormuz.
Seorang reporter televisi pemerintah Iran pada Senin menyebutkan bahwa sebanyak 11 kapal tanker telah "dilumpuhkan" selama 10 hari terakhir.
Perang Iran telah memicu krisis pasokan energi global dan serangan Iran terhadap sejumlah negara Arab di kawasan Teluk. Konflik tersebut juga meluas menjadi serangan besar-besaran Israel di Lebanon selama musim semi dan musim panas, sekaligus kembali memicu perang saudara di Yaman yang sebelumnya telah lama membeku.
Pada Minggu, kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran mengklaim telah menyerang gedung perkantoran perusahaan minyak milik negara Arab Saudi, Aramco, di Riyadh.
Serangan tersebut menyebabkan sejumlah jendela di beberapa lantai gedung yang berada di kawasan keuangan Riyadh pecah.
Kementerian Energi Arab Saudi mengakui adanya kerusakan akibat upaya serangan terhadap gedung tersebut, tetapi tidak menyebutkan pihak yang bertanggung jawab.













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
