Popularitas Trump Terendah, Mayoritas Warga AS Khawatir Perang Iran Berlarut

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Tingkat persetujuan publik Amerika Serikat terhadap Presiden Donald Trump merosot ke level terendah selama masa kepresidenannya. Pada saat yang sama, mayoritas warga AS khawatir keterlibatan Amerika Serikat dalam perang dengan Iran akan berlangsung dalam waktu lama.

Temuan tersebut berdasarkan jajak pendapat Reuters/Ipsos yang berlangsung selama empat hari dan berakhir pada Senin (17/8/2026). Survei menunjukkan hanya 33% responden yang menyatakan menyetujui kinerja Trump di Gedung Putih, sedangkan 64% lainnya menyatakan tidak menyetujuinya.

Tingkat persetujuan tersebut turun dari 35% dalam jajak pendapat yang berakhir pada awal Agustus. Angka terbaru itu juga menjadi yang terendah sepanjang masa jabatan Trump saat ini dan menyamai level terendah pada periode kepresidenan sebelumnya, yang tercatat pada Desember 2017.

Popularitas Trump sebelumnya sempat berada di bawah 50% setelah kembali ke Gedung Putih pada 2025. Namun, dukungan terhadapnya tahun ini mendapat tekanan setelah Trump memerintahkan serangan terhadap Iran bersama sekutunya, Israel.

Konflik tersebut kemudian mengganggu sekitar seperlima perdagangan minyak dunia dan mendorong kenaikan harga bensin di Amerika Serikat. Kondisi itu memberikan tekanan tambahan kepada rumah tangga AS sekaligus menjadi persoalan politik bagi Partai Republik yang berupaya mempertahankan mayoritas di Kongres dalam pemilihan sela November.

Mayoritas Warga AS Prediksi Perang Iran Berlangsung Lama

Trump sebelumnya berkampanye dengan janji menjaga inflasi tetap terkendali dan menghindari perang berkepanjangan. Pada awal konflik, Trump bahkan mengatakan perang dengan Iran hanya akan berlangsung selama beberapa pekan.

Namun, Iran menunjukkan ketahanan dan tetap mampu menghambat sebagian besar perdagangan minyak melalui Selat Hormuz meskipun intensitas konflik mulai mereda.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan 80% warga Amerika Serikat menilai keterlibatan AS dalam konflik dengan Iran "akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang."

Kekhawatiran tersebut mencakup 87% responden dari Partai Demokrat dan 71% responden dari Partai Republik.

Sebaliknya, hanya 16% responden yang memperkirakan konflik tersebut kemungkinan berakhir dalam beberapa pekan.

Persepsi tersebut menjadi tantangan bagi Trump yang sebelumnya berusaha meyakinkan publik bahwa konflik dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.

Trump Bela Kenaikan Harga Bensin

Di tengah tekanan akibat kenaikan harga bahan bakar, Trump berusaha meyakinkan masyarakat bahwa biaya yang harus ditanggung konsumen merupakan konsekuensi yang layak dari perang tersebut.

Dalam sebuah kampanye politik di Garden City, New York, Jumat (14/8/2026), Trump mengatakan masyarakat perlu membayar "sedikit lebih mahal untuk bensin" demi memastikan "negara yang sangat jahat" tidak memiliki senjata nuklir.

Pencegahan Iran memperoleh senjata nuklir merupakan salah satu alasan yang dikemukakan Trump untuk membenarkan perang tersebut.

Sepanjang konflik, Trump bergantian mengeluarkan ancaman eskalasi dan pernyataan bahwa kesepakatan damai sudah semakin dekat. Namun, hasil survei Reuters/Ipsos menunjukkan hanya sekitar satu dari lima warga Amerika yang menilai perang tersebut sepadan dengan biaya yang harus ditanggung.

Di kalangan pemilih Partai Republik, hanya sekitar separuh yang menilai perang tersebut layak dilakukan.

Perang Iran Jadi Beban Politik Partai Republik

Kekhawatiran terhadap perang dan harga bensin juga mulai menjadi persoalan politik bagi Partai Republik menjelang pemilihan sela pada 3 November.

Partai Republik tengah berupaya mempertahankan mayoritas tipis di Dewan Perwakilan Rakyat AS. Di sisi lain, Partai Demokrat semakin melihat peluang untuk merebut kembali kendali Senat.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos sepanjang Agustus juga menunjukkan perubahan persepsi pemilih terhadap kemampuan kedua partai dalam mengelola perekonomian.

Untuk pertama kalinya dalam sekitar satu dekade, pemilih AS lebih memilih Partai Demokrat dibandingkan Partai Republik dalam hal pengelolaan ekonomi.

Dalam survei terbaru, 38% pemilih menilai Partai Demokrat lebih mampu menangani perekonomian, sementara 35% memilih pendekatan Partai Republik.

Partai Demokrat juga dinilai lebih mampu menangani persoalan biaya hidup yang menjadi salah satu perhatian utama masyarakat AS.

Keunggulan Republik di Isu Imigrasi Menyusut

Isu imigrasi masih menjadi salah satu bidang yang relatif menguntungkan Partai Republik selama masa pemerintahan Trump.

Pendekatan Partai Republik terhadap imigrasi sebelumnya mendapatkan dukungan lebih besar dibandingkan pendekatan Partai Demokrat. Hal tersebut terjadi setelah penurunan tajam jumlah penyeberangan perbatasan serta kebijakan penindakan imigrasi secara nasional yang diperintahkan Trump.

Namun, dukungan tersebut mulai menyusut di tengah meningkatnya bentrokan yang menimbulkan korban jiwa dan lonjakan jumlah orang yang ditahan, termasuk anak-anak.

Dalam jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos, 40% pemilih terdaftar mengatakan Partai Republik memiliki pendekatan yang lebih baik terhadap kebijakan imigrasi. Sementara itu, 38% memilih Partai Demokrat.

Selisih dua poin persentase tersebut merupakan yang terkecil bagi Partai Republik selama masa jabatan Trump saat ini. Sebagai perbandingan, Partai Republik sempat unggul 26 poin persentase pada Januari 2025.

Survei Reuters/Ipsos

Jajak pendapat Reuters/Ipsos tersebut dilakukan secara daring terhadap 1.166 orang dewasa di seluruh Amerika Serikat.

Margin of error dalam survei tersebut sebesar tiga poin persentase ke atas maupun ke bawah.

Hasil survei memperlihatkan bahwa perang dengan Iran, kenaikan harga bensin, inflasi, biaya hidup, serta isu imigrasi mulai menjadi faktor penting yang memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Trump.

Dengan semakin dekatnya pemilihan sela November, penurunan tingkat persetujuan Trump berpotensi menjadi tantangan bagi Partai Republik. Terlebih, kekhawatiran publik terhadap durasi perang Iran dan dampaknya terhadap harga energi terus meningkat.