Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Inggris, didukung oleh sekutu secara global, telah mengidentifikasi hari ini bahwa organisasi dan individu yang berafiliasi dengan negara China bertanggung jawab atas 2 kampanye siber berbahaya.
Kampanye siber itu menargetkan lembaga demokratis dan anggota parlemen Inggris. Mitra di seluruh Indo-Pasifik dan Eropa juga menyatakan solidaritas dengan upaya Inggris untuk mengecam kegiatan siber berbahaya yang menargetkan lembaga demokratis dan proses pemilihan umum negara itu.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Inggris pada Senin (25/3) menyebutkan sanksi kepada tiga pihak di China ini.
Baca Juga: PM Inggris Rishi Sunak Tuding Ekstremis Islam dan Kanan Rusak Demokrasi Inggris Raya
Pertama, Inggris mengungkapkan bahwa Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC) - bagian dari GCHQ - telah menyimpulkan bahwa sistem Komisi Pemilihan Inggris, kemungkinan besar telah diretas oleh entitas yang berafiliasi dengan negara China sepanjang 2021 dan 2022 yang lalu.
Kedua, NCSC menilai, hampir pasti bahwa Grup Ancaman Persisten Lanjutan yang berafiliasi dengan negara China, APT31, telah melakukan kegiatan rekognisi terhadap anggota parlemen Inggris selama kampanye terpisah pada tahun 2021.
Sebagian besar yang menjadi sasaran China adalah tokoh yang menonjol dalam mengecam aktivitas jahat China. Namun, "Tidak ada akun parlemen yang berhasil diretas,".
Inggris menuebut aktivitas ini adalah yang terbaru, dan dalam pola jelas dari aktivitas siber berbahaya oleh organisasi dan individu yang berafiliasi dengan negara China. Aksi ini jelas menargetkan lembaga demokratis dan anggota parlemen di Inggris dan di luar.
Baca Juga: Taiwan Tuding China Melakukan Pemaksaan Ekonomi, Ini Penjelasannya
Sebagai tanggapan, Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pengembangan telah memanggil Duta Besar China untuk Inggris hari Senin (25/3).
Selanjutnya Inggris memberlakukan sanksi kepada sebuah perusahaan dan 2 individu yang merupakan anggota APT31.
Secara bersamaan, Amerika Serikat menunjuk orang dan entitas yang sama atas aktivitas siber berbahaya.
Inggris menghargai koordinasi dan kerja sama erat kami dengan AS dalam menghadapi ancaman-ancaman ini. Ini menyampaikan pesan jelas bahwa kami tidak akan mentolerir aktivitas siber berbahaya terhadap lembaga demokratis dan anggota parlemen.
Baca Juga: ASN Diminta Hati-Hati Pose Jari, Bisa Kena Sanksi Turun Jabatan hingga Diberhentikan
Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menegaskan aksi China sangat tidak dapat diterima. "Bahwa organisasi dan individu yang berafiliasi dengan negara China telah menargetkan lembaga demokratis dan proses politik kami," katanya.
Meskipun Cameron mengklaim upaya-upaya untuk mengganggu demokrasi Inggris tidak berhasil, Inggris akan tetap waspada dan tangguh menghadapi ancaman yang kami hadapi.
Cameron menyatakan telah mengungkaplkan hal ini langsung kepada Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.
"Hari ini kami memberlakukan sanksi kepada 2 individu dan satu entitas yang terlibat dengan kelompok yang berafiliasi dengan negara China yang bertanggung jawab atas penargetan terhadap anggota parlemen kami," katanya.
Baca Juga: E-commerce yang Tak Setor Data ke BPS, Akan Kena Sanksi Hingga Pemblokiran
Ia mengklaim Inggris akan selalu membela diri dari mereka yang berusaha mengancam kebebasan yang mendasari nilai-nilai dan demokrasi kami. Salah satu alasan penting untuk membuat pernyataan ini adalah agar negara lain dapat melihat detail ancaman yang dihadapi oleh sistem dan demokrasi kami.
Sementara, Wakil Perdana Menteri Inggris Oliver Dowden mengatakan Inggris tidak akan mentolerir aktivitas siber berbahaya yang menargetkan lembaga demokratis.
"Ini adalah prioritas mutlak bagi pemerintah Inggris untuk melindungi sistem dan nilai-nilai demokratis kami. Tim Tugas Membela Demokrasi terus mengkoordinasikan pekerjaan untuk membangun ketahanan terhadap ancaman-ancaman ini.
Ia berharap sanksi ini membantu meningkatkan kesadaran lebih luas tentang bagaimana para politisi dan mereka yang terlibat dalam proses demokratis kami di seluruh dunia menjadi sasaran operasi siber yang didukung oleh negara.
Baca Juga: Tak Setor Data ke BPS, E-commerce Akan Kena Sanksi Sampai Pemblokiran
Kami akan terus mengecam aktivitas ini, dan meminta pemerintah Tiongkok menahan serta bertanggung jawab atas tindakan pelaku.
Menteri Dalam Negeri James Cleverly juga menyatakan kekecewaany atas aksi China yang berusaha menargetkan lembaga demokratis Inggris.
Upaya China dalam spionase tidak memberikan hasil yang mereka inginkan dan Undang-Undang Keamanan Nasional baru kami telah membuat Inggris menjadi sasaran yang lebih sulit.
"Pemilihan Umum kami yang akan datang, baik tingkat lokal maupun nasional, kuat dan aman," katanya
Demokrasi dan supremasi hukum adalah hal terpenting bagi Kerajaan Inggris. Menargetkan wakil terpilih kami dan proses pemilihan kami tidak akan pernah luput dari tanggapan.
Inggris percaya bahwa perilaku-perilaku ini adalah bagian dari kampanye spionase berskala besar. Kami telah jelas menyatakan bahwa penargetan lembaga demokratis tidak dapat diterima.
Sampai saat ini, upaya-upaya kumulatif untuk mengganggu demokrasi dan politik Inggris tidak berhasil. Inggris telah memperkuat pertahanannya terhadap jenis insiden-insiden ini.
Tim Tugas Membela Demokrasi dan Undang-Undang Keamanan Nasional 2023 memberikan pemerintah, Parlemen, layanan keamanan, dan lembaga penegak hukum alat yang mereka perlukan untuk mengganggu aktivitas yang bersifat musuh.
NCSC juga telah menerbitkan panduan untuk membantu individu-individu berisiko tinggi, termasuk anggota parlemen, untuk memperkuat ketahanan mereka terhadap ancaman siber, serta saran untuk membantu organisasi meningkatkan keamanannya.
Baca Juga: OJK Sebut Fintech Bisa Kena Sanksi Administrasi Terkait Pelanggaran Penagihan
Individu dan entitas yang dikenaksan sanksi oleh Inggris adalah:
Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology Company Limited, yang terkait dengan APT31, beroperasi atas nama Kementerian Keamanan Negara China (MSS) sebagai bagian dari aparatur yang disponsori negara China
Zhao Guangzong, yang merupakan anggota APT31, beroperasi atas nama Kementerian Keamanan Negara China (MSS), dan telah terlibat dalam aktivitas dunia maya yang menargetkan pejabat, entitas pemerintah, dan anggota parlemen di Inggris dan internasional
Ni Gaobin yang merupakan anggota APT31, beroperasi atas nama Kementerian Keamanan Negara China (MSS), dan telah terlibat dalam aktivitas dunia maya yang menargetkan pejabat, entitas pemerintah, dan anggota parlemen di Inggris dan internasional.
