Sumber: Reuters | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Oposisi demokrasi tujuh partai Thailand mengatakan telah memenangkan mayoritas di majelis rendah parlemen setelah pemilu yang berantakan. Aliansi tujuh partai ini memiliki hak untuk mencoba membentuk pemerintahan setelah lima tahun kekuasaan militer.
Tapi aliansi oposisi masih tidak dapat memilih perdana menteri. Aturan parlemen, yang ditulis oleh junta militer yang berkuasa, menyebutkan, pemilihan perdana menteri membutuhkan dukungan dari mayoritas majelis tinggi dan rendah. Majelis tinggi Parlemen, seluruhnya ditunjuk oleh junta, diperkirakan akan mendukung partai pro-militer.
Hasil tidak resmi pemilihan yang berlangsung Minggu masih tertunda. Junta yang berkuasa tidak menunjukkan tanda-tanda menyerahkan kekuasaan. Mantan kepala militer dan pemimpin kudeta Prayuth Chan-ocha masih maju sebagai calon perdana menteri.
Sudarat Keyuraphan, kandidat perdana menteri utama partai Pheu Thai yang digulingkan oleh kudeta militer 2014, mengatakan, tujuh partai dalam aliansi oposisi itu akan mengambil sedikitnya 255 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 500 orang.
"Kami menyatakan bahwa front demokrasi yang menentang aturan militer menguasai mayoritas di DPR," kata Sudarat, kemarin.
Dia menambahkan, aliansi terbesar di majelis rendah harus diberikan hak untuk mencoba membentuk pemerintahan. "Partai-partai front demokrasi mendapatkan kepercayaan paling besar dari rakyat," kata Sudarat, seraya menambahkan bahwa aliansi itu akan mulai mendekati lebih banyak partai.
Sekretaris Jenderal Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, mengatakan bahwa front demokrasi sekarang termasuk Future Forward, Pheu Chart, Prachachart, Seri Ruam Thai, Partai Kekuatan Rakyat Thailand dan Partai Ekonomi Baru.
Partai Bhumjaithai yang juga meraup suara besar, belum menentukan pilihan atas dua kubu.
Gambaran yang lebih lengkap tentang susunan majelis rendah dapat muncul pada hari Jumat, ketika komisi pemilu mengeluarkan penghitungan suara untuk setiap daerah pemilihan. Hasil ini akan digunakan untuk menentukan alokasi 150 kursi partai lainnya di bawah formula yang rumit.
Setelah konferensi pers, para pemimpin partai aliansi mengajukan petisi kepada komisi pemilihan untuk segera mengeluarkan penghitungan lengkap, menuntut transparansi. Ittiporn Boonprakong, Ketua Komisi Pemilihan Umum mengatakan, semua suara dihitung di tempat terbuka dan diumumkan di tempat pemungutan suara pada malam pemilihan.
Partai pro-militer Palang Pracharat juga telah mengklaim hak untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Klaim ini didasarkan pada hasil pemungutan suara rakyat, dengan mengatakan bahwa penghitungan masih menunjukkan Palang Pracharat mayoritas.
Pemimpinnya, Uttama Savanayana mengatakan Palang Pracharat masih menunggu publikasi hasil resmi pada 9 Mei. "Kami sudah mulai berbicara dengan pihak lain, tetapi masih ada waktu," kata Uttama kepada wartawan. "Kami akan berusaha mendapatkan kursi sebanyak mungkin. Kami yakin kami dapat membentuk pemerintahan. "
Sekretaris Jenderal Partai Sontirat Sontijirawong menolak klaim front demokrasi. "Berhentilah mengklaim berada di pihak demokrasi," kata Sontirat. “Pemilihan ini demokratis. Apakah 7,9 juta yang memilih Palang Pracharat tidak demokratis?"
Hitungan sementara menunjukkan Palang Pracharat dapat memenangkan kursi majelis rendah terpilih, dikombinasikan dengan suara dari Senat yang ditunjuk junta, agar Prayuth tetap menjabat perdana menteri.
Namun, Prayuth bisa menghadapi kebuntuan parlemen jika oposisi mengendalikan majelis rendah.
