Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - LONDON. Inggris mendesak China untuk membuka dialog dengan pengunjuk rasa Hong Kong, dan menghormati komitmen 35 tahun lalu dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris.
Perjanjian yang kedua negara tandatangani pada 19 Desember 1984 menyebutkan, otonomi tingkat tinggi Hong Kong tidak akan berubah selama 50 tahun, setelah bekas koloni Inggris itu kembali ke pangkuan China pada 1997.
"Hong Kong mengalami periode kekacauan terbesar sejak penyerahan itu," kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, Kamis (19/12), seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Duh, ketegangan Hong Kong dan China menular ke dunia olahraga
"Perjanjian antara Inggris dan China menyatakan, bahwa otonomi, hak, dan kebebasan tingkat tinggi Hong Kong akan tetap, tidak berubah selama 50 tahun," tegasnya.
"Upaya yang dilakukan oleh Tiongkok, termasuk hak untuk kebebasan berekspresi, peradilan yang independen, dan aturan hukum sangat penting untuk kemakmuran dan cara hidup Hong Kong," imbuh Raab, yang menambahkan, Inggris menanggapi komitmen itu dengan serius.
"Satu-satunya cara untuk menjamin keberhasilan dan stabilitas Hong Kong di masa depan adalah dengan menghormati (perjanjian) ini dan mengatasi keprihatinan rakyat Hong Kong melalui dialog politik yang bermakna," ujar Raab.
Sudah tujuh bulan aksi protes yang belakangan berakhir dengan kekerasan mendera Hong Kong, yang mengantarkan pusat keuangan Asia itu ke dalam jurang resesi.
Baca Juga: Berbeda dengan Hong Kong, Makau nyatakan dukungan kepada China
Sebelumnya, Perdana Menteri China Li Keqiang saat bertemu dengan Pemimpin Hong Kong Carrie Lam di Beijing, Senin (16/12), mengatakan, Hong Kong belum bisa keluar dari "dilema" yang mereka hadapi setelah berbulan-bulan aksi protes.
"Pemerintah SAR (Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong) harus melanjutkan upayanya, mengakhiri kekerasan dan menghentikan kekacauan sesuai dengan hukum dan memulihkan ketertiban," kata Li seperti dilansir Reuters.
