Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Dewan Uni Eropa (UE), Komisi Eropa, pada hari Minggu (18/9) memberi rekomendasi untuk menghapus bantuan finansial senilai 7,5 miliar euro ke Hungaria karena dianggap telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Pemerintah Hungaria dianggap telah melakukan korupsi dana UE dan tidak menggunakan dana pembangunan itu dengan semestinya.
"Ini tentang pelanggaran aturan hukum yang membahayakan penggunaan dan pengelolaan dana UE. Kami tidak dapat menyimpulkan bahwa anggaran UE cukup terlindungi," kata Komisaris Anggaran UE Johannes Hahn, seperti dikutip Reuters.
Dalam pernyataannya, Hahn menggarisbawahi adanya kekacauan sistemik dalam undang-undang pengadaan publik Hungaria hingga kekurangan dalam tindakan anti-korupsi lainnya.
Atas dasar temuan tersebut, Komisi Eropa merekomendasikan agar sepertiga dana kohesi untuk Hungaria segera ditangguhkan. Jumlahnya adalah 7,5 miliar euro, setara dengan 5% dari perkiraan PDB 2022 negara itu.
Baca Juga: Kremlin: Eropa Bukan Satu-satunya Konsumen Gas Alam Rusia, Ada Kawasan Lain
Komisi Eropa saat ini memberi waktu tiga bulan kepada negara-negara anggota UE untuk memutuskan proposal tersebut.
Jika disetujui, Hungaria akan menjadi negara pertama yang terkena sanksi di bawah aturan baru yang dirancang untuk melindungi supremasi hukum dengan lebih baik.
Sanksi ini diperkenalkan oleh UE dua tahun lalu sebagai tanggapan atas rusaknya demokrasi di Polandia dan Hungaria.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dianggap telah melanggar prinsip demokrasi dengan melemahkan pengadilan, media, LSM dan akademisi. Orban juga dinilai membatasi hak-hak migran, gay dan perempuan selama lebih dari satu dekade berkuasa.
Baca Juga: Uni Eropa Menyatakan Hungaria Bukan Lagi Negara Demokrasi
Menyusul rencana sanksi dari UE, pemerintah Orban mengusulkan pembentukan badan anti-korupsi baru dalam beberapa pekan terakhir. Di tengah kesulitan ekonomi yang dialami, Orban berharap masih bisa mempertahankan bantuan dari UE.
Mata uang Hungaria, forint, juga menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan timur Uni Eropa.
Hungaria juga telah berjanji untuk menerapkan beberapa perlindungan anti-korupsi lainnya. Salah satunya adalah merilis aturan yang lebih ketat tentang konflik kepentingan, memperluas cakupan laporan keuangan dan memperluas kekuasaan hakim untuk mengejar tersangka korupsi.
Di tengah banyaknya tekanan, Orban telah berulang kali menyangkal bahwa Hungaria lebih korup daripada negara lain di UE. Sayangnya, klaim tersebut tidak membuat UE melunak.
