CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Untuk mengakhiri penindasan atas muslim Uighur, AS batasi visa untuk pejabat China


Rabu, 09 Oktober 2019 / 17:10 WIB
Untuk mengakhiri penindasan atas muslim Uighur, AS batasi visa untuk pejabat China
ILUSTRASI. Umat muslim yang tergabung dalam Aceh Solidaritas Untuk Muslim Uyghur (ASUMU) membentang poster dan spanduk saat menggelar aksi damai di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (21/12/2018). Umat muslim Aceh dan sejumlah tokoh agama dan elemen


Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) bakal membatasi visa bagi pejabat China sampai Beijing mengakhiri "penindasan" terhadap warga Uighur dan muslim lainnya di wilayah Barat Xinjiang.

"Tiongkok secara paksa menahan lebih dari satu juta muslim dalam kampanye brutal dan sistematis untuk menghapus agama dan budaya di Xinjiang," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam akun Twitter-nya, Rabu (9/10), seperti dikutip Channelnewsasia.com.

"Tiongkok harus mengakhiri pengawasan dan penindasannya yang kejam, membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang dan menghentikan pemaksaan terhadap muslim China di luar negeri," ujar dia.

Baca Juga: Tak adil kepada kaum Muslim, AS menghukum Beijing lewat daftar hitam 28 perusahaan

Pompeo mengatakan, Departemen Luar Negeri AS akan membatasi visa yang diberikan kepada pejabat Pemerintah China dan Partai Komunis yang berkuasa, yang terlibat dalam "penahanan atau penyalahgunaan" atas muslim Uighur, Kazakhstan, atau anggota kelompok etnis mayoritas muslim lainnya di Xinjiang.

Kebijakan tersebut juga akan memengaruhi anggota keluarga termasuk anak-anak mereka yang mungkin ingin belajar di AS. Cuma, Departemen Luar Negeri AS tidak memerinci nama-nama pejabat yang akan terpengaruh pembatasan visa itu.

Tetapi, anggota Parlemen AS secara khusus meminta tindakan terhadap Chen Quanguo, Ketua Partai Komunis untuk Xinjiang. Dia terkenal karena menangani kelompok-kelompok minoritas, dan sebelumnya memimpin kebijakan tangan besi yang bertujuan untuk menghancurkan perbedaan pendapat di Tibet.


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×