Sumber: Bloomberg, Reuters | Editor: Dikky Setiawan
BEIJING. Kalangan analis mengingatkan pemerintah China untuk mengontrol utang pemerintah daerah (Pemda) di negara itu. Pasalnya, utang terbaru Pemda di China telah menggelembung dalam tiga tahun terakhir.
Beban utang pemda China telah melonjak menjadi hampir US$ 3 triliun. Para analis menilai, beban utang sebesar itu dapat menimbulkan ancaman besar bagi pertumbuhan negara ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.
Kantor Audit Nasional China (NAO) mengungkapkan, bahwa pemda di China memiliki total utang outstanding sebesar Rmb17,9 triliun atau setara US$ 2,95 triliun per akhir Juni 2013. Jumlah utang itu melonjak naik 67% dibandingkan posisi utang pada tahun 2010.
Total utang Pemda China yang harus dibayar itu, termasuk utang pemerintah pusat sebesar US$ 8,5 triliun. Ini adalah rasio utang terhadap PDB yang rendah dibandingkan banyak negara ekonomi maju, termasuk Inggris.
Pun begitu, investor tetap khawatir, sebagian besar utang itu tidak dapat dilunasi. Sebab, sebagian besar uang yang dipinjam untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang tidak menguntungkan .
Tingkat akumulasi utang pemerintah China itu , mengingatkan gelembung utang serupa yang pernah meruntuhkan ekonomi Jepang di era tahun 1990-an, yang juga memicu keprihatinan .
"Lonjakan utang ini sangat besar dan membengkak terlalu cepat,” kata Louis Kuijs , Kepala Ekonom Royal Bank of Scotland Group Plc di Hong Kong .
Namun, pihak auditor China mengklaim, bahwa jumlah utang pemerintah masih berada di bawah kontrol, meskipun memberikan peringatan adanya "potensi risiko di beberapa tempat " .
Dariusz Kowalczyk , Ekonom Senior di Credit Agricole di Hong Kong setuju dengan penilaian NAO. Dia menilai, bahwa utang pemerintah China masih bisa dikendalikan.
Sependapat, Kepala Ekonom UBS di Hong Kong ,Wang Tao mengatakan, utang pemerintah China memang masih bisa kontrol dan dikelola.
“Namun, laju akumulasi utang itu dalam beberapa tahun terakhir terlalu cepat membengkak dan tidak berkelanjutan (penyelesaiannya),” katanya.
Belanja pemerintah daerah yang tinggi berasal dari upaya pemerintah pusat untuk melindungi tingkat pertumbuhan PDB China pasca runtuhnya Lehman Brothers pada 2008.
Ketiika itu, pemerintah pusat fokus untuk mendorong berbagai macam pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek belanja publik lainnya.
Secara terpisah, Perdana Menteri China Li Keqiang telah berjanji akan “menyesuaikan likuiditas” di tahun 2014 dalam upaya untuk meredakan kekhawatiran sistem keuangan negara itu menghadapi kekurangan kas.
Dia membuat pernyataan selama melakukan tur inspeksi ke kota China utara Tianjin baru-baru ini, seperti diungkap situs resmi sekreatariat kabinet pemerintah China, Minggu malam.
"Kami akan tetap berpegang pada kebijakan moneter yang hati-hati, menjaga likuiditas yang tepat , mewujudkan pertumbuhan kredit yang wajar dan menjaga harga-harga stabil ," ujar Li dalam pernyataan tersebut.
Li pun optimistis, pemerintah China bisa mengatasi semua persoalan ekonomi di negeri tirai bambu tersebut. "Kami memiliki kondisi untuk menjaga perekonomian untuk beroperasi dalam gaya yang mantap dan menjaga stabilitas pasar keuangan," imbuh Li.
Presiden China, Xi Jinping menambahkan, pemerintah ingin menyesuaikan prioritas kebijakan negara untuk mengedepankan kualitas daripada kuantitas pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan perlindungan terhadap risiko keuangan .
Laporan dewan kabinet mengungkapkan, di tahun ini pertumbuhan ekonomi China kemungkinan berada di level 7,6%. Angka ini di atas target pemerintah 7,5% dan di bawah angka pertumbuhan ekonomi China di tahun lalu sebesar 7,7%.