Sumber: Channel News Asia | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris, pada hari Kamis (29/9) tiba Korea Selatan untuk menjalankan misi diplomasi. Kunjungannya ini terjadi sehari setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik.
Dilansir dari Channel News Asia, Harris dan rombongannya tiba di pangkalan udara Osan. Selanjutnya, Harris dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol.
Harris berangkat dari Tokyo setelah menghadiri pemakaman kenegaraan mantan perdana menteri Jepang, Shinzo Abe.
Kunjungan Harris kali ini akan sangat menarik karena ia juga dijadwalkan berkunjung ke zona demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan dua Korea. Langkah ini diprediksi memicu kemarahan Korea Utara.
Baca Juga: Wapres AS Kamala Harris Dijadwalkan Kunjungi Zona Demiliterisasi Korea
Harris dan Yoon akan membahas aliansi keamanan jangka panjang, kemitraan ekonomi dan teknologi yang berkembang, dan berbagai masalah regional dan global lainnya.
Besar kemungkinan Korea Selatan juga akan menyampaikan keberatannya atas undang-undang baru AS yang menghapus subsidi untuk mobil listrik buatan asing. Hal ini memberatkan produsen mobil asal Korea Selatan seperti Hyundai dan Kia.
Kemarahan Korea Utara sepertinya belum mereda sejak Ketua DPR, Nancy Pelosi, mengunjungi perbatasan pada bulan Agustus. Pyongyang menyebut Pelosi sebagai perusak perdamaian internasional terburuk.
Baca Juga: Korea Utara Tembak 2 Rudal Balistik Jelang Kedatangan Wapres AS di Korea Selatan
Peluncuran dua rudal balistik dalam waktu kurang dari seminggu diduga merupakan respons atas kunjungan Harris ke Seoul.
Harris merespons balik dengan menyebut Korea Utara mengancam stabilitas regional dengan peluncuran rudal baru. Ia bahkan menyebut program senjata mereka sebagai sesuatu yang terlarang.
AS dan Korea Selatan selama beberapa bulan terakhir telah curiga bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir lagi.
Intelijen Korea Selatan menyebut uji coba nuklir bisa dilakukan paling cepat pada bulan depan, atau setelah Kongres Partai Komunis China.
