Sumber: BBC | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Menteri luar negeri Yordania memperingatkan Amerika Serikat akan "konsekuensi berbahaya" jika mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Ayman Safadi mengatakan, dia telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson bahwa deklarasi tersebut akan memicu kemarahan besar di dunia Arab dan Muslim.
Sebelumnya, beredar spekulasi Presiden Donald Trump akan segera mengumumkan hal tersebut dalam waktu dekat untuk memenuhi janji pemilihan umum.
Jared Kushner, menantu Trump, mengatakan belum ada keputusan yang dibuat mengenai hal ini.
Dalam sebuah tweet, Safadi mengatakan: "Bicara dengan #US Menteri Luar Negeri Tillerson mengenai konsekuensi berbahaya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Keputusan semacam itu akan memicu kemarahan di dunia #Arab #Muslim, ketegangan tingkat tinggi dan membahayakan usaha perdamaian."
Tidak ada tanggapan publik dari Departemen Luar Negeri AS.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas sedang mencoba untuk menggalang dukungan internasional untuk meyakinkan Trump agar tidak melakukan pengumuman tersebut. Pemerintah Palestina juga mengungkapkan, Abbas sudah menelepon sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pada Minggu (3/12) kemarin.
"Dia ingin menjelaskan bahaya dari keputusan apapun untuk memindahkan kedutaan (AS) ke Yerusalem atau mengakui (Yerusalem) sebagai ibukota Israel," jelas penasihat Abbas, Majdi al-Khalidi kepada kantor berita AFP.
Pemimpin Palestina memang sudah mengingatkan, langkah tersebut akan mengancam proses perdamaian kedua negara.
Israel telah menduduki Yerusalem Timur sejak perang Timur Tengah pada 1967. Negara ini mencaplok area tersebut pada tahun 1980 dan mengakuinya sebagai domain eksklusifnya. Di bawah hukum internasional, wilayah ini dianggap wilayah yang diduduki.
Israel menetapkan bahwa Yerusalem adalah ibukota abadi dan tak dapat dibagi. Tapi Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi ibukota negara masa depan.
Pemerintah AS yang berurutan sejak tahun 1948 mempertahankan bahwa status Yerusalem diputuskan melalui negosiasi dan bahwa mereka tidak boleh melakukan aksi apapun yang dianggap prematur dari negosiasi tersebut.
Selama kampanye pada tahun lalu, Trump menyatakan dukungan kuat untuk Israel dan berjanji untuk memerintahkan relokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerussalem pada hari pertama jabatannya.
Trump telah menunda keputusan tersebut. Namun, spekulasi kian meningkat bahwa dia akan segera mendeklarasikan hal tersebut pada Rabu mendatang.
Menanggapi isu yang beredar, penasihat utama Trump, Kushner mengatakan dirinya menolak terlibat dan hal itu menjadi hak presiden untuk mengumumkan kebijakannya pada waktu yang tepat.
"Presiden akan membuat keputusan dan dia masih melihat banyak fakta yang berbeda. Saat dia membuat keputusan, dia akan menjadi satu-satunya orang yang akan memberi tahu Anda, bukan saya," jelas Kushner.
