Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen yakin parlemen AS akan menyetujui untuk menggerek batas utang federal. Bila gagal menaikkan batas utang ini, maka akan berujung ke hal yang tidak pernah terbayangkan yakni gagal bayar alias default pada kewajiban pembayaran obligasi.
Yellen menyebut kebijakan menaikkan batas utang federal sebagai tanggung jawab anggota parlemen. Ia yakin Kongres akan melakukan kenaikan batas utang itu setelah penangguhan hukuman sementara habis pada 3 Desember mendatang.
"Begitu Kongres dan pemerintah memutuskan rencana anggaran belanja dan rencana pajak, itu hanya tanggung jawab mereka untuk membayar tagihan yang dihasilkan. Ini pekerjaan rumah tangga keduanya. Karena memang, kita harus memperdebatkan kebijakan fiskal pemerintah," papar Yellen.
Setelah berminggu-minggu pertempuran partisan, Senat menyetujui perubahan utang jangka pendek pada hari Kamis lalu. Ini akan memungkinkan Amerika Serikat untuk menghindari default pada tagihannya sampai 3 Desember.
Baca Juga: Kenaikan harga komoditas turut mendorong laju IHSG pada pekan ini
Kendati demikian, Pemimpin Republik Senat Mitch McConnell telah menulis dalam sebuah surat kepada Biden pada Jumat (8/10). Ia mengaku partainya tidak akan membantu partai Demokrat kembali menaikkan batas utang AS.
"Saya tidak percaya presiden mana pun harus membuat keputusan tentang apa yang akan mereka lakukan jika Kongres gagal menaikkan pagu utang. Saya tidak bisa membayangkan kami berada dalam kondisi default pada 3 Desember," jelas Yellen.
Yellen mengatakan dia yakin bahwa para pemimpin Demokrat Kongres, Ketua DPR Nancy Pelosi dan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer akan dapat mengelola kebijakan hutang ini dengan bijak.
Baca Juga: CEO Soros Fund Management benarkan sang George Soros memiliki bitcoin
Dia mengesampingkan penerapan Amandemen ke-14 Konstitusi AS, yang mengatakan validitas utang publik AS tidak akan dipertanyakan. Beberapa anggota dewan dari partai Demokrat berpendapat aturan itu bisa digunakan untuk membatalkan plafon utang negara. Sehingga memungkinkan terjadinya pertarungan hukum hingga ke Mahkamah Agung.
Kongres Demokrat sedang mengerjakan agenda jaring pengaman sosial Presiden Joe Biden, tetapi belum menyetujui ukuran target untuk tagihan pengeluaran multi triliun dolar.
Yellen tampak terbuka dengan gagasan menguji kemampuan beberapa program dalam rencana untuk menargetkan orang Amerika yang paling membutuhkannya, sebuah langkah yang didukung oleh Senator Demokrat Joe Manchin, yang telah mendorong RUU yang lebih ramping.
"Ada trade-off di sana. Kita tahu bahwa program yang bersifat universal cenderung tahan lama dan sangat populer. Tapi ada juga argumen untuk, memastikan bahwa orang Amerika berpenghasilan tertinggi mungkin tidak mendapatkan manfaat dari program yang paling dibutuhkan oleh mereka yang berpenghasilan rendah,” pungkasnya.
