Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
"Administrasi Trump melakukan hal yang benar dengan menghadapi masalah secara langsung," katanya dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Aktivitas manufaktur AS naik di luar dugaan, Wall Street rebound
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan aturan baru itu menandai langkah penting lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi bisnis dan pekerja AS.
Mark Sobel, mantan pejabat senior Departemen Keuangan AS dan penasihat lembaga think tank kebijakan ekonomi OMFIF yang berbasis di London mengatakan aturan baru gagal untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul setelah rancangan peraturan diterbitkan pada Mei, dan kemungkinan akan tidak konsisten dengan peraturan WTO.
"Tidak ada cara tepat untuk mengukur pelemahan mata uang," katanya.
Ia menambahkan, Departemen Perdagangan tidak memiliki tanggungjawab atau keahlian dalam masalah moneter dan mata uang internasional. "Ini adalah kebijakan sepihak yang akan mengasingkan negara di seluruh dunia."
Departemen Perdagangan juga mengatakan, biasanya tidak akan mencakup moneter dan kebijakan kredit terkait dalam menentukan apakah pemerintah telah bertindak untuk melemahkan mata uangnya untuk meningkatkan industri domestiknya.
Selain China, aturan baru juga membuat barang-barang dari negara lain berisiko terkena tarif yang lebih tinggi, seperti Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Vietnam dan Swiss.
Baca Juga: China: Amerika sebarkan ketakutan berlebihan soal virus corona
Negara-negara tersebut semuanya masuk dalam daftar pemantauan yang termasuk dalam laporan mata uang Departemen Keuangan yang melacak intervensi pasar mata uang, surplus neraca transaksi global yang tinggi dan surplus perdagangan bilateral yang tinggi.
