Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Departemen Perdagangan Amerika Serikat merampungkan aturan baru untuk mengenakan bea anti subsidi terhadap produk-produk dari negara-negara yang ditetapkan melemahkan mata uangnya terhadap dolar, termasuk China.
Mengutip Reuters, Selasa (4/2), langkah ini dapat menimbulkan luka baru dalam perundingan dagang AS-China hanya beberapa pekan setelah kedua negara sepakat menandatangani perjanjian dagang fase satu, dan sehari setelah China menuduh AS menyebarkan ketakutan tentang virus corona.
Secara teori, aturan baru ini akan memungkinkan Departemen Perdagangan AS untuk mengenakan bea pada China, meskipun Departemen Keuangan AS baru-baru ini menghapus China dari daftar manipulator mata uang sebagai bagian dari kesepakatan dagang fase satu.
Baca Juga: China tuding AS sebar kepanikan virus corona, tapi akhirnya terima bantuan Washington
Departemen Perdagangan mengatakan, umumnya akan bergantung pada keahlian Departemen Keuangan dalam menentukan under-valuasi, tetapi kedua proses itu bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda karena mereka merujuk pada dua undang-undang yang berbeda.
Pihaknya hanya akan mengenakan bea balik atas impor produk-produk tertentu yang sama-sama mendapat manfaat dari subsidi yang dapat diimbangi dan ditemukan oleh Komisi Perdagangan Internasional AS untuk melemahkan industri AS.
Aturan ini tidak akan diterapkan untuk seluruh impor dari negara tertentu, karena tidak semua impor tersebut menghancurkan industri AS.
Departemen Perdagangan mengatakan aturan baru itu merupakan respons terukur terhadap seruan bipartisan yang telah berlangsung lama untuk menggunakan undang-undang yang tersedia untuk mengatasi praktik mata uang asing yang tidak adil, dan merupakan bagian dari permintaan Trump untuk menindak ketidakseimbangan perdagangan.
"Administrasi Trump melakukan hal yang benar dengan menghadapi masalah secara langsung," katanya dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Aktivitas manufaktur AS naik di luar dugaan, Wall Street rebound
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan aturan baru itu menandai langkah penting lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi bisnis dan pekerja AS.
Mark Sobel, mantan pejabat senior Departemen Keuangan AS dan penasihat lembaga think tank kebijakan ekonomi OMFIF yang berbasis di London mengatakan aturan baru gagal untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul setelah rancangan peraturan diterbitkan pada Mei, dan kemungkinan akan tidak konsisten dengan peraturan WTO.
"Tidak ada cara tepat untuk mengukur pelemahan mata uang," katanya.
Ia menambahkan, Departemen Perdagangan tidak memiliki tanggungjawab atau keahlian dalam masalah moneter dan mata uang internasional. "Ini adalah kebijakan sepihak yang akan mengasingkan negara di seluruh dunia."
Departemen Perdagangan juga mengatakan, biasanya tidak akan mencakup moneter dan kebijakan kredit terkait dalam menentukan apakah pemerintah telah bertindak untuk melemahkan mata uangnya untuk meningkatkan industri domestiknya.
Selain China, aturan baru juga membuat barang-barang dari negara lain berisiko terkena tarif yang lebih tinggi, seperti Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Vietnam dan Swiss.
Baca Juga: China: Amerika sebarkan ketakutan berlebihan soal virus corona
Negara-negara tersebut semuanya masuk dalam daftar pemantauan yang termasuk dalam laporan mata uang Departemen Keuangan yang melacak intervensi pasar mata uang, surplus neraca transaksi global yang tinggi dan surplus perdagangan bilateral yang tinggi.
