Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - HANOI. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mendesak Asia Tenggara untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan China yang membantu membangun pulau buatan di Laut China Selatan.
Desakan Pompeo itu beberapa minggu setelah AS memasukkan dua lusin perusahaan China yang bekerja di perairan yang disengketakan tersebut ke dalam daftar hitam.
Pompeo menyampaikan desakan itu pada pertemuan puncak menteri luar negeri ASEAN, yang dibayangi oleh persaingan AS-China atas berbagai masalah, mulai perdagangan hingga virus corona baru.
Ketegangan juga memuncak di Laut China Selatan, dengan AS bulan lalu memberikan sanksi kepada 24 perusahaan milik negara China. Washington menyebut perusahaan itu telah membantu pembangunan militer negeri tembok raksasa di perairan yang kaya sumber daya itu.
Baca Juga: China: AS lakukan intervensi dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan
Pompeo mengatakan, sudah waktunya bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan perusahaan China yang membantu militer Tiongkok di Laut China Selatan.
Jangan biarkan China menginjak-injak kita
"Jangan hanya angkat bicara, tapi bertindaklah," katanya kepada 10 menteri luar negeri ASEAN saat pertemuan puncak secara virtual, Kamis (9/9).
"Pertimbangkan kembali urusan bisnis dengan perusahaan milik negara China yang menggertak negara-negara pesisir ASEAN di Laut Cina Selatan," ujarnya. "Jangan biarkan Partai Komunis China menginjak-injak kita dan rakyat kita".
Vietnam, yang saat ini menjadi ketua ASEAN, menyatakan "keprihatinan serius" tentang militerisasi di Laut China Selatan, yang mereka sebut Laut Timur, baru-baru ini.
Baca Juga: Militerisasi di Laut China Selatan, Menlu Retno: Satu kata, mengkhawatirkan
"Ini telah mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan, dan merusak perdamaian, keamanan, dan supremasi hukum di kawasan itu," kata Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh.
Sementara Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyalahkan Amerika Serikat atas ketegangan di Laut China Selatan, dan menyebut Washington "menjadi pendorong terbesar" militerisasi di perairan itu.
