Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - SINGAPURA: Pemerintah Amerika Serikat sedikit lagi akan melarang TikTok beroperasi di negara mereka.
Rancangan undang-undang yang mengharuskan pemisahan TikTok dari perusahaan induk mereka, ByteDance, asal China telah disetujui oleh Senat AS bulan lalu. Tidak berselang lama, Presiden Joe Biden meneken RUU tersebut menjadi UU.
Jika ByteDance tidak menjual TikTok dalam waktu setahun, maka aplikasi media sosial itu akan dilarang di AS.
Kritikus telah sejak lama menuding TikTok dikendalikan oleh pemerintah China. Aplikasi itu juga ditengarai digunakan untuk mengumpulkan data pengguna dan menyebarkan propaganda pemerintah Beijing. Baik China dan ByteDance membantah dengan keras tuduhan-tuduhan tersebut.
Bagaimana TikTok akan dilarang?
Singkatnya, aplikasi TikTok akan dihapus dari Apple Store dan Goole Play Store di AS.
Para pengguna memang masih bisa menggunakan TikTok yang sudah terpasang di ponsel mereka, tapi aplikasi tersebut tidak akan bisa menerima pembaruan dan perbaikan bug.
Lektor kepala Brian Lee, kepala program komunikasi di Singapore University of Social Sciences (SUSS), mengatakan Amerika Utara memiliki 15 persen dari total pengguna TikTok di seluruh dunia, atau sekitar 192 juta. Pelarangan TikTok di AS akan memberikan dampak yang sangat besar bagi ByteDance.
Kepada CNA, Lee mengatakan akan terjadi "efek domino" terhadap negara lain, terutama mereka yang bersahabat dengan AS. Kemungkinan, kata Lee, negara-negara itu juga akan menerapkan larangan serupa.
Selain itu para pengamat menyebut pelarangan TikTok akan semakin membuat hubungan AS dan China kian tegang.
Muhammad Faizal Abdul Rahman, pengamat dari lembaga S. Rajaratnam School of International Studies, mengatakan pelarangan ini akan semakin memperkuat persepsi bahwa AS menganggap kebangkitan ekonomi China tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Selain itu, China juga dianggap penghalang bagi AS dalam menguasai sektor digital di seluruh dunia.
AS bisa juga menjadikan pelarangan TikTok sebagai syarat pemberian bantuan militer untuk Ukraina, Israel atau Taiwan. Jika demikian, China akan menganggap langkah AS ini sebagai satu lagi "alat perang hibrida", kata Faizal.
Namun bagaimanapun juga, pengguna pasti akan memiliki cara untuk menyikapi larangan tersebut, menurut Lee dari SUSS.
Misalnya, pengguna bisa menyembunyikan lokasi mereka menggunakan jaringan privat virtual atau VPN meski ini dianggap pelanggaran dalam ketentuan layanan TikTok.
Pengguna juga bisa mengakali larangan ini dengan memasang kartu SIM negara lain di ponsel mereka, atau dengan menggunakan toko aplikasi alternatif.
TikTok sebelumnya juga diblokir di Iran, Nepal, Afghanistan, Somalia, dan yang paling menonjol di India.
Pemerintah New Delhi sudah melarang TikTok sejak empat tahun lalu, menutup akses bagi 200 juta penggunanya di India. Jumlah pengguna TikTok di India adalah yang terbesar setelah China.
Menurut India, aplikasi-aplikasi Cina mengancam kedaulatan dan keamanan negara karena adanya masalah privasi.
Pelarangan ini awalnya memang sangat mengganggu bagi para pengguna TikTok di India. Namun menurut Faizal yang telah mempelajari kompetisi geopolitik dan teknologi digital, pada akhirnya masyarakat akan melupakan TikTok dan berpindah ke platform lain dalam beberapa tahun ke depan.
Tapi konteks India dengan AS berbeda: Di India pelarangan TikTok mendapatkan banyak dukungan, menyusul ketegangan kedua negara akibat sengketa wilayah yang berlangsung sejak lama.
"Tidak semua orang di AS setuju dengan alasan pemerintahnya yang mengatakan TikTok adalah ancaman keamanan," kata Faizal.
