Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyetujui potensi penjualan peralatan militer senilai US$ 1,1 miliar ke Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan dengan China.
Jumat (2/9), Pentagon menyebut, sejumlah peralatan militer yang akan dijual ke Taiwan tersebut termasuk 60 rudal anti-kapal dan 100 rudal air to air.
Paket penjulana tersebut diumumkan setelah latihan militer agresif China di sekitar Taiwan menyusul kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada bulan itu. Dia juga menjadi pejabat tertinggi AS pertama yang melakukan perjalanan ke Taipei selama bertahun-tahun.
Lebih lanjut, Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan (DSCA) Pentagon menjabarkan, penjualan tersebut termasuk rudal Sidewinder, yang dapat digunakan untuk misi serangan udara ke udara dan permukaan, dengan biaya sekitar US$ 85,6 juta, rudal anti-kapal Harpoon dengan harga sekitar US$ 355 juta dan dukungan untuk program radar pengawasan Taiwan untuk diperkirakan mencapai US$ 665.4 juta.
Kontraktor utama untuk rudal Harpoon adalah Boeing Co, dan Raytheon adalah kontraktor utama untuk Sidewinders dan program radar.
Baca Juga: Pertama Kali Terjadi, Militer Taiwan Tembak Jatuh Drone China
Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan paket itu telah dipertimbangkan selama beberapa waktu dan dikembangkan melalui konsultasi dengan anggota parlemen Taiwan dan AS.
“Ketika RRT (China) terus meningkatkan tekanan terhadap Taiwan, termasuk melalui peningkatan kehadiran militer dan maritim di sekitar Taiwan, dan terlibat dalam upaya untuk mengubah status quo di Selat Taiwan, kami memberi Taiwan apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan dirinya sendiri. kemampuan pertahanan," kata Laura Rosenberger, direktur senior Gedung Putih untuk China dan Taiwan, dalam sebuah pernyataan.
Reuters melaporkan bulan lalu bahwa pemerintahan Biden merencanakan peralatan baru untuk Taiwan tetapi peralatan itu akan menopang sistem militer Taiwan saat ini dan memenuhi pesanan yang ada, tidak menawarkan kemampuan baru, meskipun ketegangan meningkat setelah kunjungan Pelosi.
Pentagon mengatakan peralatan dan dukungan yang diumumkan pada hari Jumat tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di wilayah tersebut. Pejabat AS mengatakan mereka tidak mencerminkan perubahan dalam kebijakan terhadap Taiwan.
“Penjualan yang diusulkan ini adalah kasus rutin untuk mendukung upaya berkelanjutan Taiwan untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan untuk mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang meminta tidak disebutkan identitasnya.
Kementerian pertahanan Taiwan mengucapkan terima kasih, menambahkan bahwa kegiatan "provokatif" China baru-baru ini merupakan ancaman serius dan penjualan senjata akan membantunya menghadapi tekanan militer China.
“Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa itu akan membantu negara kita memperkuat kemampuan pertahanannya secara keseluruhan dan bersama-sama menjaga keamanan dan perdamaian Selat Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Rupert Hammond-Chambers, presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan, mengatakan organisasinya menentang apa yang disebutnya "pendekatan terbatas" untuk penjualan senjata ke Taiwan.
Baca Juga: Militer China Telah Simulasikan Serangan Terhadap Kapal Angkatan Laut AS
“Seperti yang ditunjukkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) (Tiongkok) baru-baru ini dalam blokade tiruannya, pulau itu menghadapi berbagai ancaman yang membutuhkan berbagai kemampuan. Untuk menolak kemampuan pulau itu untuk memasang pertahanan penuh, seiring waktu, menciptakan celah baru dalam pertahanan Taiwan yang dapat dieksploitasi PLA," kata Hammond-Chambers dalam sebuah pernyataan.
Perintah itu mencerminkan dukungan AS yang berkelanjutan untuk Taiwan ketika Taipei menghadapi tekanan dari China, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau yang diperintah secara demokratis itu di bawah kendalinya.
Penjualan itu harus ditinjau oleh Kongres, tetapi para pembantu kongres Demokrat dan Republik mengatakan mereka tidak mengharapkan oposisi. Setidaknya ada dua kunjungan lain ke Taiwan oleh anggota Kongres dari kedua belah pihak sejak kunjungan Pelosi, serta oleh gubernur negara bagian AS, semuanya dikutuk oleh Beijing.
Taipei mengatakan bahwa karena Republik Rakyat China tidak pernah memerintah pulau itu, maka tidak ada hak untuk mengklaimnya.
