AS Siapkan Larangan Impor Inverter Energi Asal China

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – WASHINGTON. Pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyiapkan aturan yang berpotensi melarang impor inverter tenaga surya buatan luar negeri, khususnya dari China.

Kebijakan tersebut disusun dengan alasan keamanan nasional, menyusul kekhawatiran bahwa perangkat tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengganggu pasokan listrik di Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan laporan Reuters, rancangan aturan tersebut sedang disusun oleh Federal Communications Commission (FCC) dan akan berlaku untuk model inverter asing yang baru masuk ke pasar AS. Aturan itu berpeluang dipublikasikan sebelum akhir tahun ini.

Lima sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan bahwa langkah Washington turut dipicu oleh keputusan Komisi Eropa pada Mei lalu yang melarang penggunaan inverter buatan China dalam proyek energi yang didanai pemerintah.

Meski demikian, mereka mengingatkan bahwa usulan kebijakan tersebut masih dapat mengalami perubahan atau bahkan dibatalkan.

Gedung Putih maupun FCC menolak memberikan komentar mengenai rancangan aturan tersebut.

Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington menyatakan keberatan atas langkah pemerintah AS.

Mereka menegaskan, "China dengan tegas menentang perluasan konsep keamanan nasional secara berlebihan serta penindasan yang tidak berdasar terhadap perusahaan-perusahaan China."

Pihak kedutaan juga menambahkan bahwa "Amerika Serikat seharusnya menyediakan lingkungan usaha yang adil, setara, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China."

Kekhawatiran terhadap keamanan jaringan listrik

Rencana pelarangan inverter menjadi sinyal terbaru bahwa Washington kembali memperketat pengawasan terhadap teknologi asal China setelah sempat melunak pada tahun lalu ketika Presiden Donald Trump berupaya meredakan ketegangan hubungan dengan Beijing.

Perubahan sikap tersebut terjadi setelah China menggunakan pembatasan ekspor mineral tanah jarang (rare earth) sebagai instrumen strategis, sehingga kembali memunculkan kekhawatiran mengenai ketergantungan AS terhadap teknologi dan rantai pasok asal Negeri Tirai Bambu.

China saat ini merupakan produsen inverter terbesar di dunia, dipimpin oleh Sungrow Power Supply dan Huawei. Kedua perusahaan tersebut terus memperbesar pangsa pasar di negara-negara Barat dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif.

Pada tahun lalu, Reuters juga melaporkan bahwa para ahli keamanan di AS menemukan perangkat komunikasi yang tidak tercantum dalam dokumen produk pada sejumlah inverter tenaga surya buatan China. Temuan tersebut diperoleh melalui pembongkaran perangkat yang telah terhubung ke jaringan listrik guna mengidentifikasi potensi risiko keamanan siber.

Chief Executive Officer (CEO) SolarDefend, Uri Sadot, menilai kekhawatiran terhadap inverter kini semakin menjadi perhatian negara-negara Barat.

Ia mengatakan, "Eropa dan Amerika kini mulai menyadari risiko kehilangan kendali kedaulatan atas sistem kelistrikan mereka melalui inverter."

Huawei sendiri telah lama menghadapi berbagai sanksi dari pemerintah AS di sejumlah sektor teknologi karena alasan keamanan nasional dan dugaan pencurian kekayaan intelektual.

Sinyal penyelarasan kebijakan AS dan Eropa

Pakar Eropa dari American Enterprise Institute, Heather Conley, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi indikasi semakin eratnya koordinasi antara Amerika Serikat dan Eropa dalam menghadapi dominasi teknologi China.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan kesepakatan para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh (G7) pada bulan ini untuk bekerja sama mengurangi ketergantungan terhadap China dalam pasokan mineral kritis.

Di sisi lain, Departemen Pertahanan AS sebenarnya telah lebih dahulu melarang pengadaan sel surya, modul fotovoltaik, maupun inverter yang diproduksi oleh entitas asing yang dianggap berisiko, termasuk perusahaan asal China. Ketentuan tersebut tercantum dalam National Defense Authorization Act untuk tahun fiskal 2026.

Sebelumnya juga incar drone dan router

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pemerintahan Trump sebenarnya telah mempertimbangkan pelarangan inverter asal China sejak tahun lalu.

Pada musim panas tahun lalu, National Energy Dominance Council di Gedung Putih bahkan telah meminta Departemen Perdagangan AS menyusun larangan secara cepat. Namun proses tersebut akhirnya tertunda ketika pemerintah berupaya memperbaiki hubungan dengan Beijing.

Pendekatan yang lebih lunak terhadap China juga membuat Departemen Perdagangan menunda berbagai kebijakan pembatasan terhadap teknologi China, termasuk pembatasan terhadap produsen drone dan router.

Belakangan, FCC mengambil langkah sendiri dengan menerapkan larangan terhadap model baru drone dan router buatan asing. Aturan yang diberlakukan pada Desember dan Maret tersebut tetap membuka peluang bagi perusahaan untuk mengajukan izin khusus (waiver) agar produknya dapat dipasarkan di AS.

Hingga kini belum ada perusahaan China yang memperoleh persetujuan tersebut.

FCC menegaskan bahwa kebijakan tersebut "sepenuhnya bersifat netral terhadap negara tertentu dan tidak secara khusus menargetkan negara mana pun."

Uni Eropa juga perketat aturan keamanan siber

Di kawasan Eropa, para pembuat kebijakan juga tengah membahas langkah lanjutan untuk memperketat pengawasan terhadap inverter melalui pembaruan Cybersecurity Act.

Dalam usulan tersebut, Uni Eropa akan memiliki kerangka untuk mengidentifikasi pemasok yang dianggap berisiko dari sisi keamanan siber. Jika kebijakan tersebut diterapkan, sejumlah pemasok inverter asal China berpotensi masuk dalam daftar hitam.

Juru bicara Komisi Eropa menegaskan bahwa regulasi tersebut "tidak secara khusus menunjuk negara tertentu, melainkan mengusulkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi negara-negara yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan siber."

Apabila diberlakukan, langkah AS dan Uni Eropa diperkirakan akan semakin memperketat persaingan teknologi global, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap produsen inverter asal China yang selama ini mendominasi pasar dunia.