Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata di Gaza pada Rabu (20/11), memicu kritik terhadap pemerintahan Presiden Joe Biden.
Resolusi tersebut bertujuan menghentikan konflik antara Israel dan Hamas, yang telah berlangsung selama lebih dari 13 bulan.
Resolusi yang diajukan oleh 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan menyerukan "gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen" serta pembebasan sandera. Dalam pemungutan suara, hanya AS yang menolak, menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap.
Baca Juga: Amerika Serikat (AS) akan Veto Resolusi DK PBB tentang Perang Gaza
Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, menjelaskan bahwa Washington hanya mendukung resolusi yang secara tegas menyerukan pembebasan sandera sebagai bagian dari gencatan senjata.
"Akhir perang yang langgeng harus dicapai dengan pembebasan para sandera. Kedua tujuan mendesak ini saling terkait erat. Resolusi ini mengabaikan kebutuhan itu, dan karena alasan itu, Amerika Serikat tidak dapat mendukungnya," ujar Wood.
Menurut Wood, usulan resolusi tersebut akan memberikan "pesan berbahaya" kepada Hamas bahwa mereka tidak perlu kembali ke meja perundingan.
Keputusan AS memveto resolusi ini mendapat kecaman dari anggota Dewan Keamanan lainnya. Duta Besar Malta untuk PBB, Vanessa Frazier, menyesalkan tindakan AS, menyebut resolusi itu "sama sekali bukan maksimalis" dan merupakan langkah minimum untuk menangani situasi kritis di Gaza.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Dukung Proposal Gencatan Senjata Israel-Hamas
Sementara itu, Duta Besar Prancis Nicolas de Riviere menegaskan bahwa resolusi tersebut telah mencantumkan tuntutan pembebasan sandera.
"Prancis memiliki dua sandera di Gaza, dan kami sangat menyesalkan bahwa Dewan Keamanan tidak dapat merumuskan tuntutan ini," ujarnya.
Konflik ini telah menyebabkan hampir 44.000 orang tewas di Gaza, sementara seluruh populasi Gaza, sekitar 2,3 juta jiwa, telah terdampak, banyak di antaranya terpaksa mengungsi. Para ahli memperingatkan ancaman kelaparan di kawasan tersebut.
Presiden Biden, yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Januari 2925 mendatang, terus memberikan dukungan diplomatik dan militer kepada Israel. Upaya mediasi untuk mencapai gencatan senjata yang mencakup pembebasan sandera dan tahanan Palestina belum membuahkan hasil.
Baca Juga: Preesiden AS Joe Biden Berharap Cepatnya Perjanjian Gencatan Senjata Gaza
Sebelumnya, AS sempat abstain dalam pemungutan suara serupa pada Maret lalu, memungkinkan resolusi gencatan senjata disahkan. Namun, dalam pemungutan suara kali ini, kompromi yang diusulkan oleh Inggris ditolak oleh anggota dewan lainnya.
Pejabat senior AS yang berbicara secara anonim menyatakan bahwa beberapa anggota dewan lebih fokus memicu veto AS daripada mencapai kompromi, dengan menuding Rusia dan China berada di balik pengaruh tersebut.
