Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hubungan antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai titik nadir dengan rencana Israel untuk memberlakukan undang-undang yang akan melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (Unrwa) beroperasi di Gaza dan Tepi Barat.
Rencana ini menandakan perubahan besar yang berpotensi berlangsung bertahun-tahun untuk membalikkan kondisi ini.
Latar Belakang Ketegangan Israel dan Unrwa
Unrwa telah lama menjadi sasaran kritik dari Israel, yang menudingnya berafiliasi dengan Hamas dan gagal mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan pengungsi Palestina.
Mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz menuduh Unrwa sebagai bagian dari “mekanisme Hamas”, yang menurutnya memperburuk nasib pengungsi alih-alih memperbaiki keadaan mereka.
Baca Juga: Peringatan AS Tentang Satu Hal Penting yang Dapat Menghantui Israel Jika Diabaikan
Dampak yang Potensial Terjadi pada Bantuan Kemanusiaan
Jika parlemen Israel (Knesset) berhasil meloloskan undang-undang ini, yang mungkin akan diputuskan pada 28 Oktober, sebanyak 2,4 juta orang Palestina di Gaza dan Tepi Barat akan kehilangan akses pada bantuan kemanusiaan penting, seperti pendidikan dan layanan kesehatan.
Menurut Adalah, sebuah pusat hukum hak minoritas Arab di Israel, rancangan undang-undang ini mengandung dukungan lintas partai yang kuat, mencapai sekitar 100 dari total 120 anggota.
Langkah ini bahkan mendapat kecaman dari 123 negara anggota PBB. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga menyatakan bahwa pembatasan tersebut akan “menghancurkan respons kemanusiaan di Gaza” dan menutup akses pendidikan serta layanan sosial bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem.
Walaupun Kongres AS belum menyetujui pendanaan kembali untuk Unrwa, sebagian besar negara Barat mendukungnya.
Unrwa dan Israel: Sebuah Hubungan yang Rumit
Hingga 7 Oktober, hubungan antara Unrwa dan Israel dipandang sebagai “keharusan” di mana badan ini menjalankan fungsi bantuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang menduduki.
Baca Juga: Soal Kabar RS Indonesia di Gaza Dibakar Israel, MER-C Beri Klarifikasi
Unrwa menegaskan bahwa mereka telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan staf yang terlibat dalam dugaan keterlibatan dalam serangan.
Unrwa juga menyebutkan bahwa upaya Israel untuk menyediakan bantuan melalui jalur alternatif terbukti tidak efektif, dan menekankan bahwa tidak ada badan PBB lain yang dapat menjalankan peran seluas yang dimiliki Unrwa.
Konteks Internasional dan Persepsi Publik
Ketegangan antara Israel dan PBB telah berlangsung lama. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sering menyuarakan keluhan bahwa PBB memiliki bias yang kuat terhadap Israel, menggambarkannya sebagai “pusat antisemitisme” sejak lama.
Tuduhan ini mengakar pada persepsi bahwa PBB gagal dalam menciptakan keadilan bagi Israel, terutama setelah resolusi kontroversial pada 1975 yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme (kemudian dicabut).
Baca Juga: Menlu Sugiono: Isu Palestina Ada di Garis Depan Diplomasi Indonesia
Tantangan Ke Depan
Ketegangan ini meluas tidak hanya di ruang diplomatik, tetapi juga di lapangan, terutama di Gaza dan Lebanon. Israel telah lama mengkritik Unifil, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, karena dianggap tidak mampu mencegah ancaman dari Hezbollah.
Beberapa pihak khawatir bahwa, jika Israel berhasil membatasi atau bahkan mengusir badan-badan PBB seperti Unrwa, hal ini bisa membuka jalan bagi disintegrasi PBB itu sendiri.
