/2021/06/26/27410715.jpg "AS Waspadai Ancaman Pelacakan Militer via Data Digital")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data lokasi komersial yang diperdagangkan secara luas di industri teknologi dan periklanan digital kini disebut menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Pasalnya, data tersebut diduga dimanfaatkan pihak lawan untuk melacak hingga menargetkan personel militer AS yang bertugas di zona perang.
Hal tersebut terungkap dalam surat yang dibagikan Senator AS dari Partai Demokrat, Ron Wyden, kepada Reuters. Dalam surat itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau U.S. Central Command (Centcom) mengakui telah menerima sejumlah laporan ancaman terkait eksploitasi data lokasi komersial oleh pihak lawan.
Centcom menyatakan pihaknya “telah menerima beberapa laporan ancaman terkait eksploitasi data lokasi komersial oleh musuh untuk menargetkan atau mengawasi personel AS di wilayah operasi.”
Pesan tersebut dikirim pada 14 April lalu. Meski tidak merinci detail ancaman, wilayah tanggung jawab Centcom mencakup kawasan Teluk, tempat militer AS saat ini berhadapan dengan Iran terkait ketegangan di Selat Hormuz.
Baca Juga: Ukraina dan Swedia Matangkan Paket Jet Tempur Gripen
Pengungkapan itu disebut sebagai konfirmasi resmi pertama bahwa pasukan AS telah menjadi target di zona perang aktif melalui pemanfaatan data lokasi komersial. Hal tersebut disampaikan Wyden bersama sekelompok legislator bipartisan dalam surat kepada Pentagon pada Kamis (28/5).
Mereka memperingatkan bahwa data lokasi komersial dapat digunakan untuk mengetahui lokasi berkumpulnya pasukan AS serta pola aktivitas mereka sehari-hari.
“Data lokasi komersial dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi berkumpulnya pasukan AS dan pola kehidupan mereka, yang dapat dimanfaatkan musuh untuk melancarkan serangan seperti rudal, drone, dan bom pinggir jalan, serta untuk kepentingan kontraintelijen,” demikian isi surat tersebut.
Wyden juga menegaskan bahwa pemerintah AS harus mulai memperlakukan industri teknologi periklanan digital atau adtech sebagai ancaman keamanan nasional.
“Saatnya mulai memperlakukan industri adtech sebagai ancaman terhadap keamanan nasional,” ujar Wyden.
Pentagon belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait isu tersebut. Para anggota parlemen juga menyebut upaya mereka untuk memperoleh informasi lebih lanjut dari pejabat militer mengenai dugaan penargetan tersebut belum membuahkan hasil.
Baca Juga: Israel Perluas Zona Evakuasi, Lebanon Selatan Kian Kosong dari Warga
Perdagangan Data Lokasi Picu Kekhawatiran
Data lokasi menjadi komponen penting dalam industri iklan digital yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama banyak perusahaan teknologi. Data tersebut umumnya dikumpulkan melalui smartphone atau perangkat lain oleh aplikasi dan penyedia layanan, sebelum dijual kepada broker data untuk dikompilasi dan diperjualbelikan kembali.
Selama bertahun-tahun, praktik penjualan data pergerakan individu di pasar terbuka telah memicu perdebatan soal privasi. Namun kini, potensi ancamannya terhadap keamanan nasional mulai menjadi sorotan serius.
Pada 2016 lalu, seorang kontraktor pertahanan AS dilaporkan mampu memanfaatkan data lokasi komersial untuk melacak pasukan operasi khusus AS dari pangkalan mereka di Amerika Serikat hingga ke lokasi operasi rahasia di Suriah. Informasi tersebut pertama kali diungkap Wall Street Journal.
Belum lama ini, jurnalis dari Wired bersama dua media Jerman juga menggunakan miliaran koordinat lokasi yang dikumpulkan broker data untuk mengungkap detail aktivitas orang-orang yang berada di sekitar 11 fasilitas militer dan intelijen AS di Jerman.
Dua kelompok industri periklanan digital, yakni Interactive Advertising Bureau dan Association of National Advertisers, belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Baca Juga: Dana Pensiun Korsel NPS Tambah Investasi Saham Lokal Saat KOSPI Melejit
Legislator Minta Perlindungan Data Militer Diperketat
Dalam surat kepada Pentagon, para legislator menilai militer AS seharusnya bergerak lebih cepat untuk melindungi personelnya dari ancaman pelacakan data lokasi.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain menonaktifkan identitas iklan unik pada perangkat militer, mematikan otomatis fitur berbagi lokasi di smartphone yang digunakan di lapangan, hingga mengarahkan personel untuk meninggalkan browser Google Chrome dan beralih ke alternatif yang lebih fokus pada privasi.
Salah satu penandatangan surat tersebut adalah anggota DPR AS dari Partai Republik, Pat Harrigan, yang sebelumnya merupakan perwira Pasukan Khusus Angkatan Darat AS.
Harrigan menyebut browser seperti Chrome “dibangun sejak awal untuk mengumpulkan dan membagikan data pengguna” dan setiap hari browser tersebut tetap digunakan di perangkat pemerintah “adalah hari tambahan ketika kita menyerahkan senjata kepada musuh untuk digunakan melawan pasukan kita sendiri.”
Sementara itu, Google yang merupakan bagian dari Alphabet Inc. menyatakan Chrome memiliki “keamanan terdepan di industri.” Perusahaan juga menegaskan telah lama mendorong aturan dan perlindungan yang lebih kuat terhadap praktik broker data.
Isu eksploitasi data lokasi ini menambah kekhawatiran global mengenai besarnya risiko keamanan dari ekonomi pengawasan digital yang berkembang pesat, terutama ketika data pengguna dapat dimanfaatkan dalam konflik geopolitik dan operasi militer modern.
