Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Pemerintah Australia akan mengatur undang-undang yang mempertimbangkan layanan "beli sekarang bayar nanti" (Buy Now Pay Later atau BNPL) sebagai produk kredit dalam upaya untuk melindungi konsumen. Pasalnya hingga saat ini sebagian besar industri di dalamnya tidak memiliki aturan yang baku.
Perusahaan-perusahaan BNPL biasanya menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa bunga dengan metode pembayaran cicil. Sebagian besar yang menggunakannya adalah orang-orang yang kekurangan dana lalu kemudian berniat untuk mengambil utang. Bahkan terkadang mereka mengambil cicilan lebih dari yang mereka mampu beli.
"Pinjaman ini sangat populer namun kita harus memastikan bahwa kita dapat mengelolanya dengan tepat," kata Bendahara Jim Chalmers dikutip dari Reuters.
Lebih lanjut Jim mengatakan, cara terbaik untuk mengontrol hal tersebut adalah dengan membuat undang-undang yang mengaturnya sebagai produk kredit, sehingga pemerintah dapat mengelola risikonya.
Maklum saja, tidak adanya biaya bunga telah membebaskan perusahaan-perusahaan ini dari regulasi kredit konsumen, sehingga sektor ini telah mengalami lonjakan bisnis selama hiruk pikuk belanja online yang dipicu oleh pembayaran stimulus COVID-19 dan suku bunga yang sangat rendah.
Baca Juga: Yellen Sebut Anggota G7 Prihatin Soal Pemaksaan Hubungan Ekonomi yang Dilakukan China
Namun, kekhawatiran tentang metode pembayaran ini kembali melonjak karena saat ini Australia sedang berjuang melawan inflasi yang tinggi, bahkan telah berada di level tertinggi dalam 30 tahun terakhir inflasi di negeri kanguru ini.
Menteri Jasa Keuangan Stephen Jones menyampaikan undang-undang yang dibuat nantinya akan mengatur di mana layanan ini diwajibkan untuk memiliki lisensi kredit, memberikan kelonggaran untuk kesulitan keuangan dan standar minimum untuk perilaku yang dapat membuat mereka tunduk pada hukum yang sama dengan penyedia kartu kredit.
Australia selama ini telah menjadi rumah bagi sekitar lusinan perusahaan yang terdaftar sebagai penyedia jasa pembayaran BNPL. Setidaknya mereka memiliki sekitar 7 juta akun aktif yang menghasilkan AUD 16 miliar atau setara dengan US$ 10,9 miliar transaksi pada tahun 2021-2022, jumlah ini naik 37% secara tahunan.
Perusahaan BNPL terbesar di Australia yakni Afterpay, yang dibeli pada tahun 2022 oleh Block Inc (SQ.N) milik pendiri Twitter Jack Dorsey, menentang peraturan yang ketat tersebut. Sementara PayPal Holdings Inc (PYPL.O) mengatakan bahwa mereka ingin pinjaman BNPL tunduk pada undang-undang perlindungan konsumen.
Dalam laporannya, pemerintah Australia akan meluncurkan rancangan undang-undang untuk konsultasi akhir tahun ini,dan RUU tersebut akan diperkenalkan ke parlemen pada akhir tahun ini.
Berita Terkait
Tawaran Pay Later Kian Marak, Jangan Sampai Anda Terjebak
