Sumber: BBC | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - Meski telah berlangsung lebih dari tiga tahun, Rusia terus meraup miliaran euro dari ekspor bahan bakar fosil ke negara-negara Barat, yang ironisnya membantu membiayai invasinya ke Ukraina.
Sejak invasi penuh dimulai pada Februari 2022, pendapatan Rusia dari ekspor energi mencapai lebih dari tiga kali lipat total bantuan yang diterima Ukraina dari negara-negara pendukungnya.
Data dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan Rusia memperoleh lebih dari €883 miliar dari ekspor bahan bakar fosil hingga 29 Mei 2025, termasuk €228 miliar dari negara-negara yang menerapkan sanksi.
Baca Juga: Kim Jong Un Sebut keterlibatan Korut dalam perang Rusia-Ukraina Dibenarkan
Uni Eropa menyumbang bagian terbesar, yakni €209 miliar. Meskipun telah ada larangan atas impor minyak mentah Rusia lewat laut, beberapa negara UE seperti Hongaria dan Slovakia masih menerima minyak dan gas melalui pipa.
Pengiriman gas Rusia ke Eropa melalui Turki bahkan meningkat hampir 27% dalam dua bulan pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pendapatan Rusia dari ekspor energi pada 2024 hanya turun 5% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan volume ekspor turun 6%. Sementara itu, pendapatan dari ekspor minyak mentah justru naik 6%, dan gas pipa naik 9%.
Menurut kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, beberapa negara anggota enggan memberlakukan sanksi lebih keras karena khawatir akan eskalasi konflik dan kenaikan harga energi.
Baca Juga: Para Penasihat Trump Tawarkan Sejumlah Opsi untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina
Selain penjualan langsung, sebagian minyak Rusia juga masuk ke negara-negara Barat setelah diproses di negara ketiga, seperti India dan Turki.
CREA mengidentifikasi enam kilang yang mengolah minyak mentah Rusia senilai €6,1 miliar, lalu mengekspor produknya ke negara-negara pemboikot. Celah hukum ini dikenal sebagai refining loophole.
Meskipun legal, banyak pihak menilai negara-negara Barat gagal menindak tegas praktik ini. Vaibhav Raghunandan dari CREA mengatakan bahwa celah ini diketahui luas, namun tidak ada upaya serius untuk menutupnya.
Mantan Wakil Menteri Energi Rusia, Vladimir Milov, menilai sanksi terhadap ekspor energi Rusia belum ditegakkan secara optimal, termasuk batas harga minyak yang ditetapkan G7. Ia juga khawatir perubahan politik di AS akan melemahkan lembaga penegak sanksi seperti Departemen Keuangan dan OFAC.
Menurutnya, upaya membatasi armada kapal bayangan Rusia yang menghindari sanksi harus dilakukan secara berkala dan sistematis. Pemerintahan Biden sempat menunjukkan efektivitas dengan menerapkan sanksi baru pada Januari 2025.
Baca Juga: Trump dan Putin Sepakat Hentikan Perang di Ukraina
Aktivis dari Global Witness, Mai Rosner, menekankan pentingnya menghentikan impor LNG Rusia dan menutup celah kilang agar Barat benar-benar terlepas dari ketergantungan pada energi Rusia.
CREA mencatat bahwa 50% ekspor LNG Rusia dikirim ke UE, padahal hanya menyumbang 5% dari total konsumsi gas LNG Uni Eropa. Artinya, penghentian impor tersebut akan lebih merugikan Rusia ketimbang konsumen di Eropa.
Sementara itu, usulan Donald Trump agar perang dihentikan lewat penurunan harga minyak dinilai tidak realistis.
Milov menyebut usulan itu justru akan merugikan industri minyak serpih AS, sementara Rusia mampu memproduksi minyak dengan biaya lebih rendah dari negara-negara OPEC.
Baca Juga: Trump Sebut Rusia-Ukraina Setuju Gelar Perundingan, Putin Ucapkan Terima Kasih
Raghunandan juga menyangsikan Arab Saudi akan menyetujui langkah tersebut.
Rosner menegaskan bahwa membeli energi dari Rusia sambil mendukung Ukraina menimbulkan kontradiksi moral dan strategis.
Ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat Barat rentan terhadap fluktuasi pasar energi dan kepentingan rezim otoriter.
